DPRD Sumut Minta Gubsu Mediasi Perseteruan Antara DPRD dan Bupati Tapteng, Bobby Nasution : Nanti Kita Cari Solusinya (Analisadaily/istimewa)

Pernyataan itu disampaikan Gubsu Bobby Nasution saat ditanya wartawan usai menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (17/9/2025).Gubsu mengemukakan itu menyikapi pernyataan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani sidang paripurna dewan.

“Saya baru dapat info minggu ini, baru disampaikan juga. Tapi belum saya terima dari eksekutif maupun legislatif Tapteng secara langsung,” kata Gubsu Bobby.

Bobby mengatakan, hingga saat ini dirinya juga belum menerima keluhan itu secara langsung dari para kalangan ASN maupun pejabat di lingkungan Pemprovsu.“Ya makanya nanti kita akan pelajari dasarnya apa dan kita cari solusinya bagaimana. karena setiap persoalan tentunya ada solusinya,”ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, menyampaikan saat Rapat Paripurna dihadapan Gubernur Sumut terkait persoalan komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tapteng..“Pak Gubernur, saat ini di Tapteng sedang terjadi disharmonisasi antara DPRD dengan Bupati Tapteng. Kita minta Gubsu selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk memfasilitasi kekisruhan tersebut,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 9 diantaranya meliputi Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga.

Menurutnya, jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka akan berdampak buruk terhadap program pembangunan daerah. “Tentunya hal ini akan merugikan rakyat Tapteng terkait kondisi yang ada saat ini,” ucapnya.

Lebih lanjut diperoleh, perseteruan DPRD dengan Bupati Tapteng penyebabnya adalah tidak pernahnya rapat dengar pendapat dihadiri oleh eksekutif. Begitu juga dalam pembahasan RPJMD tidak pernah dihadiri langsung oleh bupati.

Kemudian, pada saat HUT 80 RI Bupati Tapteng Masinton Pasaribu juga tidak menghadiri pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam paripurna DPRD. Malah Bupati Tapteng pada jadwal mendengarkan pidato Presiden Prabowo tersebut, dirinya hanya menonton dengan beberapa orang di rumahnya.

Selanjutnya, perseteruan juga terjadi akubat adanya kritis anggaran disampaikan oleh kalangan anggota DPRD Tapteng, diantaranya soal pengguanaan pendahuluan anggaran HUT ke 80 Tahun Kabupaten Tapteng.

Sementara pendahuluan dan pergeseran anggaran yang terjadi di Kabupaten Tapteng samaaekali tidak pernah disampaikan ke DPRD Tapteng.

Padahal penggunaan pendahuluan anggaran perayaan HUT ke 80 Kabupaten Tapteng tersebut dinilai melanggar Intruksi Presiden Indonesia dan Inpres instruksi Presiden tentang efisiensi. Apalagi pendahuluan tetsebut disaat DPRD Tapteng melakukan pembahasan atau sedang berjalan . Kisruh itu diperparah dengan adanya sikap dari kepala daerah yang disebut-sebut telah mengancam anggota dewan yang akan menurunkan perumahan dan tunjangan komunikasi DPRD Kabupaten Tapteng.