Dalam kesempatan itu, Bobby Nasution menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak semua orang, tanpa terkecuali. Poskesdes, merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di pedesaan yang harus diperkuat fasilitas, sarana, hingga tenaga medisnya.

“Pelayanan kesehatan itu hak semua orang. Poskesdes adalah garda terdepan. Pemerintah hadir agar masyarakat desa tidak perlu jauh ke kota untuk mendapat layanan yang layak,” ujar Gubsu.

Sejumlah kebutuhan pun langsung menjadi perhatian, mulai dari penyediaan air bersih lewat sumur bor, perbaikan sanitasi, renovasi ruang layanan, penguatan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), hingga penambahan alat pemeriksaan dasar.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, menjelaskan secara rinci tiga poin penting terkait peran Poskesdes.

Pertama, soal program nasional dan UHC. Faisal menegaskan, Universal Health Coverage (UHC) di Sumut melayani masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS.

Sementara itu, Poskesdes merupakan bagian dari Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan tidak termasuk kategori FKTP.

“Karena itu, pasien yang berobat ke Poskesdes diarahkan ke Puskesmas Pembantu atau Puskesmas terdekat agar tetap bisa terlayani dalam sistem JKN dan tidak terhambat mengakses layanan,” jelasnya.

Kedua, tenaga medis. Faisal mengatakan, sesuai juknis, tenaga kesehatan di Poskesdes minimal terdiri atas satu bidan dan dua kader kesehatan. Jika ingin ada layanan dokter, maka Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menugaskannya. Namun, penempatan permanen justru dinilai kurang optimal.

“Kalau dokter ditempatkan tetap di desa, jumlah masyarakat yang dilayani relatif sedikit. Lebih efektif jika dilakukan dengan pola kunjungan atau visitasi keliling ke setiap Poskesdes. Dengan begitu, cakupan pelayanan bisa lebih luas,” terangnya.

Ketiga, mengenai insentif tenaga kesehatan. Hingga saat ini, kata Faisal, Pemerintah Provinsi belum menyediakan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Poskesdes.

“Jika Kabupaten bermaksud memberikan insentif tambahan, hal itu bisa menjadi kebijakan masing-masing daerah,” ujarnya.

Menutup kunjungan, Gubernur memastikan seluruh masukan dan kebutuhan dari Poskesdes Teluk Pulai Dalam akan ditindaklanjuti bersama pemerintah kabupaten.

“Kesehatan masyarakat desa adalah prioritas kita. Poskesdes harus benar-benar berfungsi sebagai pusat pelayanan. Kita ingin masyarakat sehat, dan pemerintah hadir dengan solusi nyata,” tegasnya. (mc)

(RZD)