Dalam Proctorship Cerebral Bypass Surgery ini juga terungkap, pasien anak yang hendak dioperasi pada awalnya mengalami kebas-kebas pada bagian tubuhnya di usia 5 tahun. Namun, seiring bertambahnya usia si anak kebas itu hilang dengan sendirinya.

Belakang pasien pingsan dan stroke, sehingga Sabtu (27/9/2025), pihak RSUP H Adam Malik bekerja sama dengan RS PON melakukan intervensi bedah.

Direktur Pelayanan Klinik Kemenkes dr. Obrin Parulian, MKes mengatakan, operasi ini untuk memperbaiki kondisi pembuluh darah di otak pasien. Dengan harapan si anak tersebut semakin sehat dan bisa kembali sekolah serta tumbuh kembangnya semakin optimal.

"Moyamoya ini penyakit bawaan dari lahir. Makanya perlu sekali kita mengedukasi masyarakat tentang penyakit yang bisa dicegah dengan melakukan skrining. sehingga kasus ini bisa diketahui sejak dini sehingga penatalaksanaan penanganannya baik," jelas Obrin.

Disebutkannya, RSUP Adam Malik menjadi rumah sakit ke delapan yang melakukan kegiatan Cerebral Bypass Surgery.

"2027 diharapkan seluruh provinsi di Indonesia mampu mandiri melakukan bedah otak ini untuk pasien stroke atau gangguan pembuluh darah lainnya di otak. Nanti dokter dari RS PON ini akan keliling Indonesia untuk mengampu RS di provinsi lain. Jadi Sumut merupakan provinsi ke delapan yang akan mampu melakukan tindakan Cerebrovascular Bypass ini," ungkapnya.

Dirut RSUP HAM dr. Zainal Safri, MKed (PD), SpPD-KKV, SpJP (K) menegaskan, kesiapan para dokter bedah spesialis syaraf untuk melakukan tindakan Cerebrovascular Bypass sudah sangat baik.

"Namun, menangani kasus inikan belum pernah, maka kita didatangi oleh tim RS PON, dan harapannya setelah beberapa kali nanti bisa kita kerjakan (tangani-red) sendiri. Tim kita sudah mumpuni, hanya kasus ini saja yang belum pernah kita tangani," ungkap Zainal.

Menurut Zainal, kasus moyamoya ini baru pertama ada di RS Adam Malik, karena masyarakat atau center-center pelayanan kesehatan di hulu belum aware terhadap kasus ini.

"Nanti kita publikasikan bahwa kita bersama RS PON sudah bisa menangani kasus moyamoya ini sehingga baru ketahuan berapa banyak kasus moyamoya ini," tambahnya.

Direktur RS Pusat Otak Nasional (PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, dr. Adin Nulkhasanah, SpS MARS menuturkan, kasus moyamoya ini pada awalnya dianggap jarang di Indonesia yang paling banyak di Jepang.

Namun, setelah tahu mendiagnosa, SDM, tata pelaksanaannya baik ternyata cukup banyak kasus moyamoya ini.

"Sering pada anak kok stroke? Untuk orang dewasa tidak ada riwayat hipertensi, tapi kok bisa stroke berulangkali? Setelah dirujuk ke kita, baru diketahui bahwa kasus moyamoya. Kalau diketahui secara dini, dan dapat penanganan di RS yang bisa menangani bypass ini, maka tingkat risiko komplikasi pasien semakin rendah," imbuhnya.

Di RS PON sendiri sudah menangani 115 pasien Cerebral Bypass Surgery (operasi bedah otak). Pasien yang paling muda ditangani anak berusia 3 tahun. Untuk itu, dia berharap jika RS Adam Malik sudah bisa mandiri dalam intervensi bedah layanan stroke ini maka bisa mengampu RS daerah sekitarnya.

Sedangkan Gubernur Sumut Bobby Nasution melalui Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), Faisal Hasrimy, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Sumut sebagai lokasi kegiatan terkait pencegahan dan penanganan bedah otak ini.

Ia menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Sumut dalam memperkuat layanan kesehatan. Mhususnya menghadapi ancaman stroke yang menjadi salah satu penyakit tidak menular dengan angka kematian tinggi.

“Terima kasih Sumut dipilih sebagai bagian dari kegiatan ini. Kami mendukung penuh pencegahan dan penanganan stroke, mulai dari penyediaan tenaga medis hingga fasilitas pendukung lainnya,” ujar Faisal, melalui zoom meeting.

Menurutnya, layanan kesehatan yang baik tidak akan berarti bila tidak didukung dengan akses yang merata. Karena itu, Dinas Kesehatan Sumut memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembayaran asuransi kesehatan masyarakat.

Faisal berharap fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh daerah dapat memberikan layanan terbaik tanpa terkendala biaya.

“Kesehatan adalah hak dasar. Tidak boleh ada masyarakat yang tertunda pengobatannya karena kendala biaya. RS harus memberikan layanan tanpa diskriminasi, sementara pencegahan tetap menjadi yang utama. Dengan begitu, masyarakat merasa aman dan tenang,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menekankan bahwa stroke merupakan tantangan kesehatan terbesar secara global.

“Setiap lima detik, ada satu orang yang meninggal karena stroke. Data Riskesdas menunjukkan tren ini perlu menjadi perhatian serius, karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan,” ungkapnya. (mc)

(RZD)