“Kayak main sulap aja,” kata Resoalon.

Menurutnya, penetapan tersebut harus memiliki rangkaian terencana dan terukur serta punya akuntabilitas.

Misalnya, setelah rapat Badan Musyawarah (Bamus), undangan kepada anggota dewan dan eksekutif serta Forkopimda dibagi.

Kemudian, ditentukan tanggal penyampaian nota pengantar. Kunjungan lapangan, penyampaian pemandangan umum anggota dewan juga dijadwal.

Ada juga penyampaian nota jawaban atas pemandangan umum anggota dewan. Ada lagi rapat Badan Anggaran, rapat komisi, rapat fraksi dan lainnya.

“Setahu saya, pembahasan ini tanpa kunjungan lapangan dan agenda lainnya,” ujar Resoalon.

Sangat tidak rasional, rangkaian dituntaskan hanya 2 hari sejak rapat Bamus, Senin (30/9).

“Bagaimana mungkin diselesaikan hanya dalam 2 hari. Dan kalau dihitung berdasarkan jam, tak sampai 24 jam. Ini tidak logis. Patut diduga, catat administrasi,” ujar Resoalon.

Menurutnya, pihaknya akan menyampaikan protes ke Pemerintah Sumut guna dievaluasi.

Pada sidang paripurna, sebanyak 6 dari 7 fraksi di DPRD menyetujui pengesahan P-APBD.

“Pemkab Dairi terkesan lambat dalam penyusunan. Sehingga, tidak banyak waktu bagi dewan melakukan pembahasan,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra, Abdul Gafur Simatupang, saat membacakan pendapat akhir fraksi.

Abdul Gafur menandaskan, cukuplah ini yang terakhir. Harapan ke depan, penyusunan dipercepat agar pembahasan bisa lebih maksimal.

Bupati Vickner Sinaga mengakui, pengesahan P-APBD sudah di injury time dengan batas waktu yang telah ditentukan yakni per 30 September 2025.

(SSR/RZD)