Hal itu disampaikan pemerhati anggaran, Ungkap Marpaung, asal Desa Uruk Mbelin Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Rabu (1/10).

“Pasca penetapan P-APBD, dewan jalan-jalan ke luar kota. Tujuannya, diduga kuat untuk memperoleh tambahan uang masuk,” kata Ungkap.

Menurutnya, hal tersebut merupakan pemborosan dan tidak bermanfaat banyak buat kepentingan masyarakat.

“Tahun ini, keuangan pemerintah menyusut. Efisiensi. Dana pembangunan minim. Kok malah legislator jalan-jalan,” ujar Ungkap.

Menurutnya, sangat jamak aspirasi masyarakat belum terakomodir. Banyak jalan rusak. Contoh, infrastruktur ke Desa Sinar Pagi Kecamatan Tanah Pinem dari Desa Pardomuan seakan belum tersentuh.

Kayak belum merdeka. Padahal, potensi sumber daya alam melimpah. Petani gigih namun hasil tani sulit dipasarkan lantaran jalan hancur. Eksesnya apa? Masyarakat tetap miskin.

Contoh lain, kata Ungkap, jalan menghubungkan Desa Lau Kersik Kecamatan Gunung Sitember-Desa Lae Markelang Kecamatan Siempat Nempu Hilir, sudah hampir 2 tahun putus total. Hingga kini, belum juga disentuh.

“Kondisi buruk sudah berlangsung lama. DPRD Dairi, sepertinya tidak memiliki sensifitas terhadap derita masyarakat,” tandas Ungkap.

Dia berharap, legislator membatalkan agenda-agenda tidak penting. Jangan bikin rakyat marah.

“Batalkan perjalanan lalu alihkan anggaran untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Bangun jalan, perbaiki irigasi dan lainnya,” tandas Ungkap.

Wakil Ketua DPRD, Halvensius Tondang belum memberi tanggapan terkait perjalanan tersebut. Pertanyaan belum berbalas.

Sementara itu, internal dewan membenarkan, dewan melakukan perjalanan dalam proponsi terhitung, Kamis (2/10).

“Tempo perjalanan, mulai besok sampai 13 Oktober. Agendanya, perjaanan dala propinsi,” kata sumber.

(SSR/RZD)