Keunikan itu terletak pada surat undangan yang beredar, penyelenggara diketahui bernama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berkedudukan di Medan sesuai dengan surat terdaftar mereka pada Kemenkumham. Sementara peserta Bimtek adalah Kades se-Kota Padangsidimpuan dan lokasi bimteknya di Medan.

Diduga ada andil besar dari oknum staf khusus Walikota Padangsidimpuan dan juga oknum pengurus LSM sehingga Bimtek ini bisa terselenggara.

Ditengah efisiensi, 42 para kades di Kota Padangsidimpuan semangat berangkat bersama-sama ke Kota Medan untuk menghadiri bimtek dengan peserta diperkirakan 125 orang. Hal tersebut sesuai dengan surat undangan atas nama LPMD untuk menghadirkan 126 orang yakni perwakilan tiga orang setiap desa (Kepdes, Bumdes dan BPD) dengan biaya pelatihan Rp5 juta/orang dengan total Rp630 juta.

Sedangkan lokasi acara di salah satu hotel di Medan dari Kamis sampai Jumat 12 Oktober, dengan tema bimtek "Strategi Pengelolaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Di Desa".‎

Para rombongan kades ini berangkat pada kamis malam dari Kota Padangsidimpuan disebut-sebut membawa SPT dan uang dana desa. Padahal, seandainya uang ini digunakan untuk membantu warga masing-masing dalam pengentasan kemiskinan lebih bermanfaat sebab sudah berulang kali mengantarkan uang ke Kota Medan dengan cara bimtek.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kadis PMD Kota Padangsidimpuan Iswan Nagabe membenarkan kegiatan. "Benar ada undangan itu tapi saya tidak pernah mengarahkan itu bos," ungkapnya.

(HEN/RZD)