Analisadaily.com, Medan – Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumatera Utara Tahun 2026 yang seharusnya berlangsung tepat waktu, justru diwarnai ketegangan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Benny Harianto Sihotang, meluapkan emosi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, serta pimpinan DPRD yang hadir terlambat dalam agenda penting tersebut.
Insiden itu terjadi di Aula Lantai 1 Gedung DPRD Sumut, Rabu (15/10/2025). Benny yang telah hadir tepat waktu, menilai keterlambatan lebih dari satu jam sebagai bentuk ketidakseriusan dan pelecehan terhadap lembaga legislatif.
“Saya mau tanya, kenapa ini bisa terjadi? Apa karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merasa eksekutif hari ini lebih kuat dari legislatif? Jangan sepelekan kami! Ini pembahasan anggaran Rp13 triliun, bukan agenda sepele,” ujar Benny dengan nada tinggi di ruang rapat.
Rapat yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB baru dimulai sekitar pukul 11.30 WIB. Ketidakhadiran tepat waktu dari pihak eksekutif dan sebagian pimpinan DPRD membuat suasana rapat memanas.
Benny bahkan menduga ada sikap arogan yang kini tumbuh di kalangan pimpinan DPRD dan pejabat Pemprov Sumut. “Jangan kita mundur ke belakang hanya karena merasa semua bisa diatur. Kami punya jadwal yang sudah disusun rapi. Kalau pimpinan saja tak disiplin, bagaimana dengan yang lain?” katanya lagi, sebelum akhirnya meninggalkan ruang rapat — langkah yang diikuti beberapa anggota dewan lainnya.
Saat diwawancarai wartawan usai keluar dari ruang rapat, Benny menjelaskan bahwa kekecewaannya bukan soal pribadi, melainkan menyangkut marwah lembaga perwakilan rakyat.
“Ini bukan soal saya, tapi soal bagaimana kita menghargai proses demokrasi dan etika kelembagaan. Masa anggaran triliunan dibahas tanpa disiplin waktu? Ini budaya yang harus dihentikan,” tegasnya.
Menurutnya, jika pembahasan RAPBD sebesar Rp13 triliun saja tidak diawali dengan profesionalisme, maka masyarakat Sumut patut khawatir terhadap hasil akhirnya.
“Kalau begini caranya, jangan harap pembangunan Sumut bisa maksimal. Kita bicara anggaran yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Jangan main-main,” pungkasnya.
Insiden ini kembali menyoroti perlunya reformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan dan legislatif. Disiplin waktu bukan hanya soal etika, tapi juga cerminan tanggung jawab kepada rakyat yang telah memberi mandat.
Rapat kemudian dijadwalkan ulang untuk dilanjutkan siang harinya. Namun, atmosfer ketegangan tampaknya belum akan reda jika komunikasi antarlembaga tidak segera diperbaiki.
Rapat banggar tetap berlanjut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi dan sejumlah anggota dewan dan beberapa perwakilan OPD sampai istirahat solat dan makan. Rapat kemudian dilanjutkan lagi dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga.
(NAI/NAI)
