Demikian disampaikannya saat kegiatan penguatan fungsi kelembagaan Bawaslu bersama Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, di Panyabungan, Rabu (16/10).

Menurut Andar, penguatan kelembagaan Bawaslu merupakan langkah penting dalam menciptakan pengawasan pemilu yang objektif, berintegritas, dan adil.

“Penguatan fungsi kelembagaan Bawaslu bukan hanya soal struktur, tetapi juga menyangkut dukungan terhadap pengawasan yang tidak tebang pilih. Bawaslu harus diberi kewenangan yang cukup untuk bertindak tegas dalam menegakkan keadilan pemilu,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan pemilu yang efektif tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia (SDM) yang andal dan infrastruktur yang memadai.

Karena itu, Komisi II DPR RI terus mendorong adanya alokasi anggaran yang proporsional serta evaluasi regulasi agar fungsi pengawasan tidak terkendala teknis birokrasi atau tumpang tindih kewenangan.

“Bawaslu bukan hanya penonton, tapi pemain aktif dalam demokrasi kita. Maka fungsi dan kelembagaannya harus kita perkuat bersama,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution dalam sambutannya mengatakan, Bawaslu perlu aktif menumbuhkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.

“Ke depan, Bawaslu harus mengkaji kendala masyarakat dalam mengikuti pemilu agar dapat melahirkan pemilu yang berkualitas serta meningkatkan partisipasi publik. Dari situ kita bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik dan menjadikan Madina semakin maju,” katanya

(HIH/BR)