Menurutnya, proses perpanjangan tersebut harus dijalankan secara transparan dan bebas dari kepentingan politik.

“Perpanjangan waktu ini jangan sampai menimbulkan kecurigaan publik. Justru harus dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan bagi calon-calon yang kompeten, profesional, dan punya komitmen membangun perusahaan daerah,” tegas Afandi, Kamis (23/10/2025).

Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) Pemko Medan mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran seleksi calon direksi melalui surat bernomor 900.1.13.2/05.Pansel–PUD/2025 tertanggal 20 Oktober 2025. Tiga PUD yang membuka lowongan jabatan direksi yakni PUD Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH), dengan posisi strategis meliputi Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Umum dan Keuangan/SDM, serta Direktur Pengembangan.

Afandi mengingatkan agar panitia seleksi bekerja secara profesional dan independen. Ia menegaskan, jabatan direksi di BUMD bukanlah posisi politik, tetapi jabatan profesional yang menuntut kemampuan manajerial dan integritas tinggi.

“Tiga PUD itu berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Kalau direksinya tidak punya kapasitas, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat—dari ketertiban pasar, layanan pembangunan, sampai distribusi kebutuhan pangan,” ujar legislator dari Fraksi Demokrat tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya Pemko Medan membuat sistem evaluasi kinerja yang jelas bagi para direksi ke depan, agar keberadaan mereka benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pendapatan asli daerah (PAD).

“DPRD akan tetap mengawasi jalannya seleksi ini. Kita ingin yang duduk nanti adalah orang-orang yang punya visi, bukan sekadar karena kedekatan atau titipan siapa pun,” pungkasnya.

(MC/RZD)