Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan Afif Abdillah bersama HIMPSI Sumut yang diketuai Dr Siti Aisyah S.Psi, M.Psi (kanan kedua) usai pertemuan (Analisadaily/Mahjijah Chair Ozy)
Analisadaily.com, Medan - Dengan banyak kasus bullying di kantor, di sekolah maupun perasaan trauma karena kekerasan dalam rumah tangga atau persoalan lainnya, warga yang menjadi korban tentu butuh konseling atau layanan kesehatan mental.
Namun, masyarakat awam mungkin tidak memiliki akses. Atau mungkin bisa jadi tidak paham perasaan hati dan sakit mentalnya akan dikeluhkan ke siapa dan di mana. Dan berapa pula biayanya jika menemui ahlinya untuk menyembuhkan sakit mental tersebut.
Adalah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Sumatera Utara yang diketuai Dr Siti Aisyah S.Psi, M.Psi yang saat itu didampingi Sekretaris HIMPSI Sumut Emilya Ginting, M.Psi., Psikolog, CPHt menyampaikan rencana dan gagasan tersebut ke DPRD Medan dengan menemui Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan Afif Abdillah di ruang fraksi Senin (20/10/2025) lalu.
"Melalui Fraksi NasDem DPRD Medan, kita berharap bagaimana agar program konseling Psikolog yang diperuntukan bagi masyarakat itu, bisa diadakan di pemerintah kota. Baik itu di SDM di bawah pemerintah kota maupun di masyarakat," jelas Siti Aisyah, yang juga Dekan Fakultas Psikologi Universitas Medan Area itu dalam pertemuan yang berlangsung 1 jam tersebut.
Menyahuti rencana tersebut, Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan Afif Abdillah mengaku, Program Mental Health tersebut sebelumnya sudah dibicarakan oleh wali kota sebelumnya. Namun belum ada follow up.
"Oleh karena itu kita coba memfasilitasi untuk bisa dimasukkan dalam program pemerintah kota terkait dengan Mental Health ini," tegas Afif.
Bak gayung bersambut, kebetulan pemko juga memang punya program mental Health, dan ini sepertinya nyambung.
"Kita akan coba fasilitasi agar program ini bisa direalisasikan di Kota Medan," ujar Afif yang duduk di Komisi II DPRD Medan itu.
Program ini, lanjutnya, akan diajukan ke pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan Kota Medan agar dimasukkan ke beberapa titik. Diuji coba dulu di satu sampai tiga titik paling banyak.
"Jika ternyata animo masyarakat bagus dan banyak yang terbantu dengan pelayanan tersebut maka kita akan bicarakan untuk selanjutnya. Untuk sementara Program Mental Health harus dimulai dulu. Karena manfaatnya sangat banyak," papar Afif yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan itu.
Afif mengilustrasikan, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, ada memiliki trauma-trauma tertentu, mungkin merasakan di masa kecilnya ada persoalan yang selama ini tidak disuarakan.
Selama ini dipendam sehingga menimbulkan penyakit-penyakit psikologi yang berdampak tidak baik terhadap keluarganya, termasuk bullying, tentunya butuh sarana konseling untuk kesehatan mentalnya.
"Korban-korban bullying, baik bullying di sekolah maupun di tempat kerja. Kita ingin benar benar pemerintah kota bisa memperhatikan masalah ini. Untuk tahap awal kita akan uji coba di puskesmas, agar masyarakat lebih gampang mengaksesnya. Sehingga hal-hal yang mungkin selama ini tidak pernah dikonsultasikan karena tidak ada tempatnya di puskesmas, Pemko bisa memasilitasi," papar Afif yang juga Ketua Bapemperda DPRD Medan itu.
Menurut Afif, pelayanan Mental Health hari ini adalah suatu yang sangat dibutuhkan dan disadari oleh masyarakat. Mereka butuh sarana untuk kesehatan mental mereka.
Program ini akan diajukan untuk bisa dilaksanakan di puskesmas melalui anggaran APBD tahun 2026. Semoga diskusi dengan Dinas Kesehatan Kota Medan dan Pemko Medan ikut menyetujui dan bisa memasilitasi ide-ide dari kawan kawan HIMPSI Sumut juga terkait psikologi ini bisa benar-benar bisa dilayani.
"Saya selalu sampaikan 6 dari 10 remaja di Indonesia memiliki pemikiran kecenderungan bunuh diri. Ini serius dan saya yakin statistik ini juga berlaku di Kota Medan. Hanya saja tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah diungkap. Ini hasil riset yang dilakukan dan ini alarm luar biasa bagi kita. Apalagi ini generasi muda kita. "Selain untuk generasi yang lain, saya rasa generasi juda, Gen Z, Gen Alpha sangat membutuhkan pelayanan kesehatan mental tersebut," pungkasnya.
(MC/RZD)