Analisadaily.com Medan– Forum Anak Medan Cinta Kota Medan menggelar forum diskusi bertema “Menakar Penanganan Banjir Kota Medan”, yang diprakasai Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumatera Utara, di Kantor Gapeksindo Sumut, Jalan Sei Mencirim, Kota Medan, Jumat (24/10/2025).
Forum "Anak Medan Cinta Kota Medan" merupakan wadah masyarakat Profesional yang peduli terhadap isu banjir dan tata ruang kota Medan. Yang nantinya juga menjadi ruang pemikiran substantif untuk mematangkan gagasan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder).
Diskusi yang dimoderatori Erikson Lumbantobing ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berpengalaman di bidang konstruksi dan tata kota, di antaranya Ir. Harmi P. Marpaung (mantan Kadis PU/Bapeda Tapteng), Ir. T.M. Pardede Mantan Ketua Gapensi), Ir. Darma Sembiring, dan Ir. Goentono.Ir Eko (insinyur planologi ITB) dan rekan-rekan Ruang Jurnalis Kontruksi.
Para narasumber sepakat persoalan banjir di Kota Medan merupakan masalah kompleks yang membutuhkan penanganan menyeluruh, mulai dari pembenahan drainase, pengelolaan sungai dan kanal, pembangunan kolam retensi, hingga penyelesaian proyek Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deliserdang.
Tak kalah penting, mereka juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
Darma Sembiring menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam setiap proyek penanganan banjir. Ia menilai, selain perencanaan teknis, faktor moral dan hati nurani para pelaksana juga menentukan keberhasilan.“Tata kelola harus dibenahi, semua harus punya hati nurani. Kalau tata kelola sudah benar, hasilnya juga akan benar,” papar Darma.
Menurutnya, forum diskusi seperti ini diharapkan dapat menyatukan pandangan dan melahirkan solusi terbaik bagi penanganan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kita berharap, hasil dari pertemuan ini bisa menjadi solusi nyata agar Medan tak terus dilanda banjir,” tambahnya.
Sementara itu, T.M. Pardede menyoroti persoalan utama banjir Medan yang berasal dari sistem drainase yang sudah tidak mampu menampung debit air hujan. Ia menilai perlu dilakukan redesain total terhadap sistem drainase kota.
“Drainase kita sudah tidak sanggup menampung air. Harus ada redesain secara keseluruhan dan berbasis data. Kalau serius, banjir bisa diatasi,” tegasnya.
Pardede juga mengingatkan agar proyek penanganan banjir tidak dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi.
“Sudahilah bermain proyek dalam penanganan banjir. Kalau pekerjaan konstruksi dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa potongan ke sana-sini, hasilnya pasti maksimal,” paparnya.
Pakar lainnya, Goentono, menilai penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif bukan persial, mencakup aspek teknis dan sosial. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas dinas, tidak hanya Dinas Pekerjaan Umum, tetapi juga Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
"Banyak proyek drainase dilakukan di kota Medan tanpa alat ukur (surveying) dan tanpa lantai kerja, sehingga hasil tidak presisi. Diperlukan standar teknis tunggal dan referensi desain yang sama untuk seluruh wilayah Medan. Di hulu, kita perlu memetakan hutan-hutan yang gundul. Kalau curah hujan tinggi sementara sungai tidak mampu menampung air, terjadilah banjir. Jadi, semua pihak harus berperan,” jelas Goentono.
Sebagai moderator, Erikson Lumbantobing menyimpulkan bahwa kunci utama penyelesaian banjir di Medan adalah kejujuran dan tanggung jawab moral dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun kontraktor.
“Tidak ada yang sulit kalau dikerjakan dengan hati yang jujur. Masalahnya ada di people wali kota, kepala dinas, kontraktor, banyak yang hanya berorientasi proyek, bukan solusi,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh proyek penanganan banjir seharusnya diarahkan untuk benar-benar menghilangkan banjir, bukan sekadar menggugurkan kewajiban pembangunan.
“Mulai dari drainase, kanal, sampai Bendungan Lau Simeme, semua harus punya tujuan yang jelas: mengatasi banjir, bukan menambah daftar proyek,” paparnya.
Erikson juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan ahli planologi, dalam melakukan review desain proyek-proyek banjir.
“Libatkan semua pihak, jangan hanya satu instansi. Kita butuh orang-orang yang kompeten agar desain penanganan banjir di Medan benar-benar tepat,” tutupnya.
(ARU/NAI)











