Analisadaily.com, Medan — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara, Ir Yahdi Khoir Harahap MBA, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan ruas jalan di seluruh wilayah Sumatera Utara tahun 2026 mendatang.
Ia menyampaikan hal itu di kantor DPRD Sumatera Utara, Senin (27/10/2025), usai rapat pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2026.
Menurut Yahdi, pemerintah provinsi telah menyiapkan rencana pembangunan jalan sepanjang 144 kilometer yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sumut. Ia menyebut bahwa hampir seluruh ruas jalan tersebut akan mendapatkan prioritas peningkatan, dari jalan biasa menjadi lapisan hotmix, guna menunjang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Peningkatan infrastruktur jalan ini harus kita dorong bersama. Jangan sampai terlambat dimulai, apalagi kalau sudah masuk musim hujan nanti akan menghambat pekerjaan. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa proyek harus disiapkan dengan matang agar tidak terburu-buru dan hasilnya maksimal,” ujar Yahdi.
Lebih lanjut, Yahdi menjelaskan bahwa setelah KUA-PPAS dan Ranperda APBD disahkan pada 27 November 2025, Pemerintah Provinsi akan segera melakukan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diikuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) agar program dapat langsung dijalankan pada awal tahun 2026.
Terkait anggaran, Yahdi mengungkapkan bahwa total alokasi sektor infrastruktur dalam RAPBD Sumatera Utara 2026 mencapai Rp1,540 triliun, dengan Rp1,253 triliun di antaranya untuk belanja konstruksi. Menurutnya, angka ini menunjukkan komitmen tinggi Gubernur Sumatera Utara dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan sumber daya air.
“Komitmen Pak Gubernur untuk membangun infrastruktur cukup tinggi. Kita di DPRD tentu mendukung, tapi juga mengingatkan agar pelaksanaannya tetap sesuai peraturan perundang-undangan dan waktu yang tersedia. Jangan sampai ada kegiatan yang tertunda karena alasan teknis atau administrasi,” tegas Yahdi.
Yahdi juga menyoroti adanya pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berpotensi berdampak pada beban fiskal daerah. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, dapat mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menekan kemampuan daerah dalam melaksanakan program prioritas.
“Kami di Fraksi PAN sepakat bahwa anggaran harus tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Tapi kita juga berharap agar kebijakan pusat tidak terlalu membebani daerah. Kalau infrastruktur berjalan baik, rakyat pasti merasakan manfaatnya,” tuturnya.
Yahdi menambahkan, dengan jalan yang semakin baik dan terhubung, masyarakat akan lebih tenang dan kegiatan ekonomi dapat meningkat. Ia berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun kontraktor pelaksana, dapat bekerja maksimal demi Sumatera Utara yang lebih maju dan sejahtera.
(NAI/NAI)
