Analisadaily.com, Padanglawas - Pj Sekretaris Daerah Padanglawas Panguhum Nasution, mengatakan, rangkaian kegiatan bimbingan teknis atau Retret selama empat hari dari 26 sampai 29 Oktober di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat sangat positif. Banyak ilmu dan kebijakan strategis yang diperoleh selama mengikuti kegiatan.
Menurut Panguhum.Nasution, acara in memperkuat kapasitas dan dukungan program pembangunan daerah dengan pemerintah pusat.
"Kegiatan ini diisi dengan beragam paparan kebijakan strategis dari sejumlah kementerian terkait pembangunan nasional," kata Panguhum Nasution saat dihubungi Rabu (29/10).
Panguhun menjelaskan, dalam agenda tersebut, peserta menerima materi mengenai Program Penyediaan 3 Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP) oleh Kementerian Koperasi, serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dipaparkan Kementerian UMKM.
Selain itu, turut dibahas kebijakan Program Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, kebijakan Lingkungan Hidup dan Persampahan termasuk investasi Waste to Energy oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),.
Kemudian kebijakan Ekonomi Biru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta kebijakan Pertambangan dan Hilirisasi di daerah yang dijelaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda menegaskan, bahwa materi-materi tersebut sangat relevan dengan rencana program pemerintah daerah. Dirinya berkomitmen untuk menyerap dan menindaklanjuti setiap pokok kebijakan yang selaras dengan kebutuhan di Kabupaten Padanglawas.
“Materi yang disampaikan kementerian ini perlu kita dalami, terlebih beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan program kegiatan yang telah digagas pemerintah daerah melalui OPD,” kata Panguhum.
Sekda menambahkan, salah satu program yang mendapat perhatian adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah dilaunching secara nasional. Program ini dinilai memiliki peluang penerapan yang kuat di daerah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, informasi dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan menjadi modal penting dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam memperkuat arah pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
Dalam rangkaian Retret dan Rapat Koordinasi tersebut, Pemerintahan Padanglawas juga telah menyusun beberapavusulan untuk disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Usulan itu ditujukan antara lain kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perumahan dan Permukiman, serta beberapa kementerian lainnya.
“Banyak usulan dari Pemerintah Kabupaten Padanglawas yang sifatnya mendesak, membutuhkan pembiayaan besar, dan sudah dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026," ungkap Panguhum Nasution.
Melalui kegiatan ini, Sekda berharap semakin memperkuat jejaring koordinasi lintas kementerian, serta membuka peluang percepatan dukungan program strategis bagi daerah.
" Cukup banyak ilmu dan jejaring yang diperoleh selama berlangsung kegiatan," tandas Panguhum Nasution.
Acara ini diikuti Sekretaris Daerah dan Kepala Bappperida se Indonesia yang dibuka langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnapian.
(ATS/NAI)
