Analisadaily.com, Medan - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara, H Aswin Parinduri, mendukung rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk melanjutkan proyek peningkatan jalan provinsi di kawasan Sipiongot dan sekitarnya.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, pemerintah akan kembali menuntaskan tiga proyek besar yang sempat tertunda akibat proses hukum operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketiga proyek itu meliputi ruas Sipiongot-Labuhanbatu, Sipiongot-Tapanuli Selatan, dan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan total panjang jalan mencapai 39,8 kilometer dan nilai anggaran sekitar Rp238,8 miliar.
Aswin menilai, proyek-proyek tersebut bukan sekadar pekerjaan infrastruktur, melainkan jembatan kehidupan bagi masyarakat di daerah terisolir.
"Kita sangat mendukung pembangunan jalan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Kasihan masyarakat di sana, sejak puluhan tahun tidak mendapat sentuhan pembangunan jalan. Bahkan selama ini ada warga yang kalau mau ke puskesmas harus menempuh perjalanan jauh dengan menuntun kuda," ujar Aswin di ruang Fraksi Golkar DPRD Sumut, Jumat (31/10).
Secara rinci, proyek peningkatan struktur jalan provinsi itu mencakup Ruas Sipiongot - Batas Labuhanbatu sepanjang 16 km dengan anggaran Rp96 miliar. Ruas Sipiongot - Batas Tapanuli Selatan sepanjang 12 km dengan anggaran Rp72 miliar. Ruas Hutaimbaru - Sipiongot sepanjang 11,8 km dengan biaya Rp70,8 miliar.
Ketiga proyek tersebut masuk dalam program strategis daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026, yang difokuskan pada pembangunan ruas jalan baru penghubung antarwilayah terpencil di kawasan selatan.
Bagi masyarakat sana, jalan bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga simbol hadirnya negara. Dengan bagusnya jalan, berarti anak-anak tidak lagi harus berjalan jauh di jalan berlumpur menuju sekolah. Jalan berarti ibu hamil dan pasien bisa dibawa cepat ke rumah sakit. Jalan berarti hasil bumi - karet, kelapa sawit, dan lainnya bisa sampai ke pasar tanpa biaya transportasi mahal.
Peradaban datang"Ketika jalan hadir, peradaban ikut datang. Maka kita harus memastikan proyek ini berjalan dengan jujur, cepat, dan tepat sasaran," tegas Aswin, yang dikenal sebagai legislator asal daerah itu.
Aswin menyebut, dari sekian banyak proyek infrastruktur jalan tahun 2026, ketiga ruas di Paluta itu merupakan yang terbesar dan paling berdampak sosial. Karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen moral dan politik bersama antara DPRD dan Pemprov Sumut untuk menjaganya agar tidak kembali tersendat.
Selain proyek di Paluta, Pemprov Sumut juga menyiapkan beberapa proyek jalan lain yang tersebar di berbagai kabupaten, di antaranya Kabupaten Humbang Hasundutan, ruas Batugajah - Batas Barat sepanjang 3,06 km dengan pagu Rp18,36 miliar. Kabupaten Toba, ruas Parsoburan - Batas Labuhanbatu Utara sepanjang 7 km dengan anggaran Rp42 miliar. Kabupaten Tapanuli Selatan, ruas Sipirok - Simpang Tandosan sepanjang 5,5 km. Kemudian di Kabupaten Nias Utara, rehabilitasi ruas Lotu - Lahewa sepanjang 7,8 km dengan anggaran Rp34,4 miliar.
Rangkaian pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya Gubernur Sumatera Utara untuk menyatukan wilayah dan memperkuat konektivitas ekonomi antar-daerah.
"Sumatera Utara tidak boleh dibangun hanya dari Medan ke sekitarnya. Kita harus membangun sampai ke pelosok, ke tempat-tempat di mana warga masih menunggu kehadiran pemerintah," ujar Aswin.
Masyarakat di Paluta menaruh harapan besar terhadap proyek jalan ini. Bagi mereka, pembangunan infrastruktur bukan sekadar beton dan aspal, tetapi janji akan kehidupan yang lebih mudah dan layak.
Aswin percaya, jika proyek berjalan mulus, tahun 2026 akan menjadi momentum penting untuk membalikkan sejarah keterisolasian daerah-daerah selatan Sumut. "Saya ingin jalan-jalan itu tidak hanya menghubungkan kota dan desa, tapi juga menyatukan harapan rakyat dengan perhatian pemerintah," ucapnya.
"Pembangunan jalan ini adalah wujud nyata dari politik yang berpihak pada rakyat. Bukan untuk kepentingan proyek semata, tetapi untuk menghadirkan keadilan pembangunan. Inilah cara kita mengangkat martabat masyarakat di daerah yang selama ini terlupakan
(NAI/NAI)
