Paul MA Simanjuntak (Analisadaily/Istimewa)
							 
							Analisadaily.com, Medan - Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak menegaskan untuk penanganan banjir di Kota Medan harus dimulai dari tingkat lingkungan.
Oleh karena itu, Politisi PDI Perjuangan itu menyarankan agar Pemko Medan memborongkan pekerjaan pembersihan drainase di tiap kelurahan. Dengan cara tersebut diharapkan dapat mengurangi banjir jika curah hujan tinggi.
									
"Sistem seperti ini yang dulu dilakukan.Karena untuk penanganan banjir skala besar harus melibatkan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemprov Sumut dan Pemko Medan. Karena persoalan banjir juga menyangkut sungai yang melintasi Medan dan Deliserdang," kata Paul Simanjuntak, Senin (3/11/2025) di DPRD Medan.
Paul menyebutkan bahwa kelurahan juga banyak kebanjiran. Meski tidak berdekatan dengan sungai. Persoalan utamanya drainase yang ada sudah tumpat karena sampah. Jika hujan deras air tidak bisa mengalir ke parit besar.
"Jika pengorekan drainase diproyekkan atau diborongkan kita yakin persoalan banjir bisa berkurang," kata Paul, kemudian menambahkan bahwa banjir besar hanya di kecamatan tertentu. Dimana sungai besar melintasi daerah itu. Padahal di banyak kelurahan, banjir terjadi karena parit yang tumpat.
Meski Pemko Medan sudah menempatkan petugas P3SU (Petugas Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum) yang statusnya pegawai P3K paruh waktu, lanjut Paul, dengan enam personil tiap kelurahan tidak akan mampu melakukan pengorekan parit secara menyeluruh. Karena jumlah drainase di tiap kelurahan cukup panjang.
"Jika Pemko Medan memborongkan pekerjaan pembersihan drainase, petugas P3SU tidak perlu dibubarkan tapi tetap diberdayakan untuk perawatan drainase. Dengan cara itu, banjir di tiap lingkungan akan teratasi," tegasnya kemudian menambahkann untuk banjir skala besar masih menunggu koordinasi pemerintah pusat, Pemprov. Pemko Medan dan Deliserdang.
"Penanganan banjir besar ini juga menunggu selesainya proyek Lau Simeme, jika sudah dibuka katanya bisa mengatasi banjir. Tapi menunggu itu ada, kita harus menangani banjir yang bisa kita atasi dengan anggaran Pemko Medan," imbuhnya.
Untuk itulah, masih Paul, dalam pembahasan anggaran R-APBD tahun anggaran 2026 yang sedang dibahas dalam bulan November ini, dewan menyarankan anggarannya dapat ditampung di Dinas Sumber Saya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.
(MC/RZD)