Analisadaily.com, Medan – Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Sumatera Utara Prof Dr H Bahdin Nur Tanjung SE MM menegaskan komitmen forum dalam memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di wilayah Sumut.
Hal ini disampaikannya usai meninjau lokasi rencana sekretariat FPRB di Jalan STM Ujung, Medan, Minggu (8/11/2025).
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.34/735/KPTS/2025 tentang pembentukan pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Sumatera Utara periode 2025+2028.
Dalam kesempatan itu, Ketua FPRB Sumut didampingi Sekretaris M Hendra Ramli ST, dan beberapa pengurus lainnya Dr Sujat Harto, Dr Yanhar MAP, Abdul Azis, Benny YP, Roni Nasution, dan Maman N.
Dia menyampaikan bahwa forum ini akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam upaya mengurangi risiko dan dampak bencana di seluruh daerah. “Bencana tidak bisa kita lawan dan tidak dapat kita prediksi, tetapi risiko dan dampaknya bisa kita kurangi dengan kesiapsiagaan, koordinasi, dan edukasi masyarakat,” ujar Ketua FPRB Sumut.
Menurutnya, sekretariat yang sedang disiapkan akan menjadi pusat koordinasi dan komunikasi antar unsur yang tergabung dalam forum, mulai dari pemerintah, relawan, akademisi, dunia usaha, hingga media massa. Melalui tempat ini, FPRB akan merancang berbagai program sosialisasi dan edukasi kebencanaan, serta menjadi titik koordinasi cepat saat terjadi keadaan darurat.
“Forum ini menjadi ruang bersama bagi kita semua – pemerintah, relawan, kampus, pengusaha, dan media – untuk bekerja sama membantu masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana,” tambahnya.
Prof Bahdin juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan audiensi dengan Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mengadakan orientasi pengurus dan penyusunan rencana kerja tahunan. Salah satu program prioritas adalah mendorong pembentukan FPRB di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional penanggulangan bencana.
“Setiap kabupaten dan kota seharusnya memiliki forum pengurangan risiko bencana sendiri. Tujuannya agar koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, sehingga upaya mitigasi bencana bisa dilakukan sejak dini,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi potensi cuaca ekstrem di penghujung tahun 2025, yang berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang di sejumlah wilayah.
“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat bepergian atau beraktivitas di daerah rawan bencana. Mari bersama-sama kita tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan agar risiko bisa ditekan sekecil mungkin,” ujarnya.
Peninjauan sekretariat ini sekaligus menjadi momentum awal bagi FPRB Sumatera Utara dalam menyiapkan langkah konkret dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ketua FPRB menegaskan, forum akan bekerja secara inklusif, terbuka, dan partisipatif, dengan semangat membangun Sumatera Utara yang tangguh bencana.
“Harapan kami, FPRB menjadi wadah yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua,” tutupnya.
(NAI/NAI)
