Peresmian secara serentak dilakukan di Kantor Cabang pembantu (KCP) pos Batangkuis, Deliserdang, Minggu (9/11).

"Alhamdulillah pada hari ini kita telah meresmikan KCP LPU atau kantor layanan pos Universal yang berada di berbagai penjuru Indonesia," jelas Meutya.

Angka ini cukup besar dibandingkan tahun lalu yakni di bawah 30 unit. Sedangkan tahun ini 92 KCP LPU, dan lokasinya banyak di Indonesia bagian timur yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) 14 KCP LPU di Kalimantan Timur 9 KCP LPU dan di Sumatera Utara ada 2 unit KCP LPU serta diberbagai daerah lainnya.

“Maka dengan penambahan ini total LPU Nasional saat ini tercatat sebanyak 2.450 kantor,” terangnya.

Kenapa di Sumatera Utara lebih sedikit, tidak lain di Sumatera Utara ini dari 230-an kantor Pos, sebanyak 190-an kantor pos itu sudah statusnya LPU.

Oleh karena itu, diharapkan kantor pos di Sumatera Utara ini bisa naik kelas, supaya tidak harus di bantu oleh pemerintah, karena kalau semakin dekat dengan masyarakat diharapkan juga ekonominya bisa tumbuh dan akhirnya PT Pos di wilayah tersebut bisa menghidupi dirinya.

Apalagi KCP LPU ini dibuat tidak lain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat mengirimkan dan menerima paket, karena itu adalah hak dari masyarakat.

Kemudian, untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto, pada 17 Oktober 2025 mencanangkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk 35 juta keluarga pemanfaat, atau kurang lebih 140 juta warga Indonesia untuk mendapatkan bantuan.

Sehingga bentuk perpanjang tangan pemerintah melalui kehadiran KCP LPU ini menjadi penting hingga ke pelosok daerah di Indonesia.

"Jadi ketika kita meresmikan 92 KCP LPU hari ini kita harapkan di daerah-daerah tersebut yang memang di daerah jauh dan cukup tertinggal ini juga ekonominya bisa tumbuh," harapnya.

Prinsipnya, KCP LPU punya tanggung jawab besar bagi setiap warga negara, baik di kota hingga di pulau terluar, bisa terhubung dan terkoneksi agar bisa mereka menerima layanan pos, bisa menerima dan mengirimkan paket serta bisa terkomunikasi pihak luar.

Plt Dirut PT Pos Indonesia (Persero), Haris berharap agar seluruh kantor LPU dapat diorganisir dengan lebih baik, akuntabel, serta transparan, sehingga dapat menjadi fasilitator bagi UMKM.

Selain itu, mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi digital nasional, meningkatkan kualitas layanan pos, memperluas cakupan layanan dan konektivitas, serta menciptakan pemerataan akses layanan pos di wilayah sekitar Kantor LPU dan wilayah Indonesia pada umumnya.

Pada kesempatan itu, Menkomdigi meyerahkan bantuan secara simbolis dari PT Pos Indonesia (Persero) yakni program bantuan sembako Rp 50 Juta dan bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi Rp 5 Juta.

Hadir dalam kegiatan, Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi RI, Gunawan Hutagalung, Mewakili Bupati Deliserdang, Zainal Abidin Hutagalung selaku Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

(KAH/RZD)