Analisadaily.com, Medan-Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia saat ini berkisar 286 juta lebih. Karenanya dibutuhkan data kependudukan yang nantinya bisa mendapatkan validasi sehingga data ini bisa digunakan untuk kepentingan semua dan berbagai aspek mulai NIK, data berkait masalah penduduk, penerimaan bantuan dari kementerian sosial dan lainnya.
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Rabu (12/11/2025).
Pemanfaatan data kependudukan secara lintas sektor penting dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara akurat dan terukur.
Hadir di sana Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara, Dra Manna Wasalwa Lubis MAP, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta sejumlah pejabat instansi vertikal dan perangkat daerah terkait. Turut hadir Kepala Dinas PMD Dukcapil Sumut, Parlindungan Pane dan jajaran.
"Khusus di Sumut kita mendapatkan info jumlah penduduk berkisar 15 jutaan penduduk. Angka ini cukup besar karenanya diperlukan pengelolaan data kependudukan dan informasi kewilayahan," ujarnya.
Lebih lanjut dalam arahannya, Mayjen TNI Heri Wiranto menambahkan, data adalah kunci tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Dengan data yang presisi, program nasional maupun daerah tidak hanya sinkron, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan. Inilah wujud nyata dari pemerintahan yang responsif dan berbasis bukti,” papar Heri Wiranto.
Ia menjelaskan, penggunaan data kependudukan dan informasi kewilayahan yang terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah di Sumatera Utara melakukan perencanaan pembangunan yang lebih realistis, termasuk dalam hal penanggulangan kemiskinan, penguatan stabilitas politik, serta peningkatan ketahanan sosial di tingkat lokal.
Karenanya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia terus mendorong optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih sinkron antara pusat dan daerah.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data yang selama ini kerap menjadi kendala dalam sinkronisasi program lintas instansi.
“Kemenko Polkam hadir untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik. Setiap data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara optimal demi kepentingan rakyat,” tambah Heri.
Sementara itu, Staf Ahli Gubsu Dra Manna Wasalwa Lubis MAP menyambut baik inisiatif Kemenko Polkam tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sistem informasi pemerintahan daerah dan menjembatani perbedaan persepsi dalam pelaksanaan program pembangunan lintas kabupaten/kota.
Rapat yang berlangsung sehari penuh itu menghasilkan sejumlah rumusan kerja sama dan rekomendasi teknis untuk memperkuat pengelolaan data kependudukan dan informasi kewilayahan di Sumatera Utara.
Suasana berlangsung serius dan produktif, mencerminkan komitmen kuat seluruh peserta untuk memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah melalui basis data yang valid, presisi, dan terintegrasi
