“Saya tertarik dengan paparan dari Bank Indonesia (Perwakilan Sumut). Jumlah UMKM kita besar dan menjadi penyelamat, tetapi saya tidak melihat dalam paparan soal UMKM di sektor pariwisata. Padahal kalau pariwisata maju, dampaknya besar bagi masyarakat, terutama UMKM — mulai dari kuliner, penginapan, pemandu wisata, souvenir kerajinan tangan, hingga industri jasa lainnya,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

Ia juga menyinggung persoalan inflasi di Sumut yang masih dipengaruhi harga komoditas seperti cabai, bawang merah, dan beras. Menurutnya, meski pasokan sudah digelontorkan dari luar daerah, opini harga yang sudah mahal di masyarakat tetap terbentuk, sehingga memengaruhi daya beli. Akhirnya masyarakat tetap tidak membeli cabai yang sudah didatangkan dari Jawa.

Lebih lanjut, Sofyan Tan menyoroti perizinan usaha yang dinilai masih lambat dan menghambat perputaran ekonomi di daerah.

“Perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lama keluar menyebabkan gedung terlambat dibangun, usaha tidak jalan, penyerapan tenaga kerja tidak terjadi, dan roda ekonomi pun tidak berputar,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan pemerintah provinsi terus berupaya menjaga iklim investasi yang kondusif dan memperbaiki sistem perizinan.

“Masukan Pak Sofyan Tan kami terima dengan baik. Soal PBG, di daerah kebijakannya sudah nol rupiah,” kata Bobby.

Kunjungan kerja yang dipimpin langsung Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto itu bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi terkait potensi penerimaan negara serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN. Sekaligus sebagai fungsi pengawasan dalam memastikan penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari transfer ke daerah berjalan baik, efektif dan efisien. Serta untuk memghimpun informasi mengenai kondisi pengendalian inflasi dan kebijakan yang sudah berjalan selama ini.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumut juga meminta agar pemerintah pusat tidak memangkas dana transfer untuk daerah tertinggal di Sumut seperti di Kepulauan Nias.

“Untuk 2026, ada penurunan sekitar Rp200 miliar rata-rata per kabupaten/kota. Ini tentu berdampak besar,” ujar Bobby.

Selain Sofyan Tan dan Wihadi Wijanto, hadir pula sejumlah anggota Banggar DPR RI dari berbagai fraksi yakni Marianus Gea (Fraksi PDIP), M Nur Purnamasidi (Fraksi Golkar), Sabam Rajagukguk (Fraksi Gerindra), Hinca Panjaitan (Fraksi Demokrat), M Husni (Fraksi Gerindra), Tony Tesar (Fraksi Nasdem), Ruslan M Daud (Fraksi PKB), Ecky Awal (Fraksi PKS), Ahmad Rizki Sadiq (Fraksi PAN), Imas Ubudiah (Fraksi PKB) dan anggota banggar lainnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman, serta sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara.

(REL/RZD)