“Korupsi bukan hanya urusan orang dewasa, tapi berdampak besar terhadap masa depan anak-anak dan bangsa. Karena itu, pendidikan anti korupsi perlu dikenalkan sejak dini agar anak tumbuh menjadi pribadi berintegritas dan menolak segala bentuk penyimpangan,” tegas anggota Komisi II DPRD Medan Tia Ayu Anggraini, Kamis (13/11).

Politisi Gerindra dari Dapil II (Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Belawan) ini menyebut, praktik korupsi menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik. Anak-anak yang hidup di lingkungan rawan korupsi pun sering merasakan dampaknya, seperti fasilitas umum yang buruk dan pelayanan publik yang tidak maksimal.

“Kalau sejak kecil mereka tahu korupsi itu pengkhianatan publik, mereka akan terbiasa jujur dan transparan,” tambahnya.

Tia menilai, pendidikan anti korupsi juga penting untuk mencegah budaya permisif terhadap penyimpangan. “Di banyak tempat, korupsi dianggap biasa. Pendidikan sejak dini bisa mengubah cara pandang itu,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, DPRD Medan akan mendorong penyusunan modul muatan lokal antikorupsi di sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan serta organisasi masyarakat. Kegiatannya bisa berupa diskusi, lomba cerita atau teater, hingga praktik transparansi pengelolaan uang kas sekolah.

Namun, lanjutnya, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala seperti padatnya kurikulum, kurangnya tenaga pendidik, dan minimnya kesadaran orang tua. “Pendidikan anti korupsi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga dan lingkungan,” jelas Tia yang kemudian mengajak guru, orang tua, tokoh agama, dan pemerintah untuk bersama membangun budaya anti korupsi di Kota Medan.

Kalau generasi muda terbiasa jujur dan transparan, masa depan kota akan lebih bersih dan maju sebagaimana Astacita Presiden Prabowo Subianto yang komitmen memberantas praktik korupsi di negeri ini.

"Pemahaman dampak buruk praktik korupsi ini bisa disampaikan guru Pendidikan Kewarganegaraan, guru bimbingan konseling dan bisa juga diadopsi guru agama. Karena berkaitan dengan moral dan etika serta bernegara yang lebih baik," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemko Medan baru-baru ini dihadapkan dengan peristiwa yang kurang menyenangkan. Mantan Camat Medan Polonia ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Medan atas dugaan korupsi pengadaan BBM. Begitu juga dengan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag. Kejari Medan menetapkan tersangka atas dugaan korupsi event Medan Festival Fashion tahun anggaran 2024.

(MC/RZD)