Pemkab Dairi Upayakan Penyelesaian Konflik Sosial Parbuluan 6 (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Sidikalang - Pemerintah Kabupaten Dairi mengupayakan penyelesaian konflik sosial antar warga Desa Parbuluan 6 Kecamatan Parbuluan, Kamis (13/11).
Konflik terjadi antara pendukung PT Gunung Raya Timber Industries (Gruti) dan penentang. Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan, Agel Siregar.
Dijelaskan, langkah diawali pertemuan Wakil Bupati dan jajaran dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama pemuka masyarakat yang dianggap netral.
Diantaranya, pimpinan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Katolik, Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) dan Metdhodis di tingkat lokal. Unsur pemuda juga turut hadir.
“Jadi, tahap pertama masih mengundang para pemuka yang dianggap netral. Peserta diskusi, bukan bagian dari pihak bertikai,” kata Agel.
Dari pertemuan dimaksud, kata Agel, mayoritas warga di kampung merupakan jemaat gereja tersebut.
“Pemuka gereja menyarankan, agar persoalan diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Agel.
Diutarakan, pertemuan tidak membahas proses hukum. Masih pendekatan kemanusiaan. Wakil Bupati, kata Agel, berharap, pemuka gereja memberi pencerahan agar masyarakat mau berdamai.
Bila kedua pihak mau membuka diri, kemungkinan akan masuk ke tahap dialog antar kedua kubu. Pemerintah, kata Agel, sangat prihatin.
Perseteruan telah menimbulkan kerugian besar baik dari aspek sosial dan ekonomi termasuk pendidikan, juga mental.
“Puluhan warga mengungsi. Anak-anak tak sekolah. Sementara di sisi lain, keduanya kehilangan potensi pencarian lantaran aktivitas bertani tertinggalkan,” kata Agel.
Pertemuan tersebut, kata Agel, belum pada fase pengambilan kesimpulan, masih penjajakan upaya damai. Pemuka disarankan bertemu dengan jemaat masing-masing.
Hal senada disampaikan anggota DPRD fraksi Partai Demokrat, Halim Lumban Batu.
“Tidak ada kesempulan dari pertemuan. Masih membangun upaya rekonsilisasi,” kata Halim.
Halim mengingatkan, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masa depan masyarakat secara umum. Kehadiran investor tidak boleh merusak kenyamanan masyarakat.
“Pandangan saya, tidak banyak manfaat diperoleh Pemkab Dairi dari kehadiran Gruti. Justru, bikin citra daerah melemah. Masak gara-gara perusahaan, rakyat terpecah belah. Padahal, dulunya akur,” ujar Halim.
(SSR/RZD)