Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Studi Pemantauan Lingkungan (LPSL) berkantor di Medan, Poltak Simanjuntak, Senin (17/11).

“100 persen warga Desa Parbuluan 6 dan Sileuleu Parsaoran memperoleh nafkah dari pertanian. Karenanya, kesinambungan hidupnya mesti diproritaskan. Apalagi, negara lagi gencar mengupayakan penguatan ketahananan pangan,” kata Poltak.

Tahun 2000, LSPL mendampingi ribuan masyarakat di sekitaran proyek PLTA Renun yang bertetangga dengan hutan. Awalnya, PLN ingin mengambil semua air untuk memutar turbin.

Penduduk melawan. Lewat komunikasi yang baik dengan manajer, akhirnya PLTA Renun merubah rancangan konstruksi. Yakni, membuat desain dimana air untuk turbin bersumber dari kelebihan petani.

“Kesepakatan mengedepankan kebutuhan air petani ketimbang PLTA Renun serta kondisi hutan sekitar, telah diseminarkan di Jakarta dihadiri petinggi PLN, Bupati MP Tumanggor dan pejabat terkait serta akademisi dari Jepang di Jakarta, 20 tahun lalu,” ungkap Poltak.

Hutan Parbuluan 6 dan Sileuleu Parsaoran merupakan cathment area (daerah tangkapan air/DTA) PLTA Renun. Kalau dibiarkan dibabat, dampaknya sangat serius.

Pengaruh bagi petani, sumber air untuk pertanian dan kebutuhan keluarga akan terganggu. Selain itu, permukaan tanah berubah terbuka membuat lapisan top soil hilang. Ragam organisme termasuk musuh alami bakal lenyap.

“Kalau permukaan tanah terbuka, potensi banjir bandang tinggi lantaran tak mempunyai daya serap. Humus memiliki kemampuan menyerap air dan media bagi ragam organisme penyubur tanah,” kata alumni Universitas Andalas itu.

Dampak pembabatan terhadap PLTA Renun, air untuk memutar turbin bertenaga 2x41 megawatt akan surut hingga sirna. Padahal, infrastruktur dimaksud, merupakan pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) senilai Rp2,7 triliun.

“Sebagai mantan petinggi PLN, Vickner seyogianya menunjukkan senisifitas maksimal, menyelamatkan masyarakat dan PLTA Renun,” ujar Poltak.

Diutarakan, PLTA Renun adalah bukti bahwa Dairi merupakan produsen energi terbarukan. Infratsruktur ini adalah sebuah kebanggaan.

Dijelaskan, air dari 11 anak sungai di Kecamatan Parbuluan dan Sumbul yakni di kawasan Hutan Lae Pondom sekitarnya, ditampung di regulating pond (danau buatan) di Sileuleu Parsaoran. Setelah masuk ke turbin di Desa Silalahi, air berlabuh di Danau Toba.

“Jadi, hutan di Sumbul dan Parbuluan memiliki fungsi jamak. Kesinambungan agribisnis masyarakat, DTA PLTA Renun dan Danau Toba,“ kata Poltak.

Menurutnya, Bupati memiliki argumentasi kuat mengusulkan pencabutan ijin perusahaan eksplotasi hutan ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

“Dunia kini dilanda pemanasan global. Kok hutan dibabat. Recovery lahan agar kembali seperti semula, minimal butuh waktu 50 tahun. Saya yakin, rakyat akan dukung Vikner kalau ajukan pencabutan ijin pembabatan hutan,” tandas Poltak.

Sebagaimana diberitakan, 4 tahun sudah warga Parbuluan 6 berunjuk rasa menolak kehadiran PT G. Lantaran tak pernah memperoleh solusi, petani mengamuk melakukan pembakaran aset perusahaan.

Warga juga melempar anggota Polres Dairi lantaran Ketua pergerakan, Pangihutan Sijabat ditahan di Sidikalang. 14 orang diproses hukum kepolisian. Perusahaan itu, kabarnya akan menanam kopi.

Sebelumnya, Vickner menyebut, aspirasi masyarakat telah disampaikan ke pusat. Kewenangan bukan di tangannya.

Seperti apa konkret yang diteruskan ke pusat, Wakil Bupati, Wahyu Daniel Sagala mengaku, belum mengetahuinya.

“Tanya ke Bupati, lah,” kata Wahyu, pekan kemarin.

(SSR/RZD)