Analisadaily.com, Sidikalang - Serapan anggaran oleh organisasi pemerintah daerah (OPD) di Pemkab Dairi masih lamban.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), Rahmatsyah Munthe di Sidikalang, Selasa (25/11).
Diterangkan, angka final setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 Rp1,2 triliun.
“Rekaman hari ini, realisasi keuangan berada di angka Rp847,5 milliar atau 69,14 persen. Catatan sedemikian masih kategori lamban,” kata Rahmat.
Rahmatsyah menyebut, tidak ada pengaruh signifikan kekosongan posisi kepala dinas terhadap pengucuran anggaran.
“Ngak ada pengaruh signifikan job Kadis kosong dengan pengucuran anggaran,” kata Rahmat.
Berdasarkan hasil perunutan, Sekretariat DPRD memiliki serapan tertinggi. Yakni 83,07 persen atau Rp29,4 milliar dari pagu Rp35,3 milliar.
Selanjutnya, serapan terendah ada di RSUD Sidikalang. Besarannya 44,7 persen (Rp39,3 milliar) dari tetapan Rp88 milliar lebih.
“Realisasi tertinggi di Sekretariat DPRD dan terendah di RSUD Sidikalang,” ujar Rahmat.
Diterangkan, pimpinan mendorong semua organisasi meningkatkan penggunaan anggaran. Namun prinsip pengeluaran, mesti dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat buat instansi dan masyarakat.
Diterangkan, dari total APBD, belanja kebutuhan pegawai mencapai 50,24 persen atauRp616 milliar. Belanja pegawai ini, meliputi gaji, tunjangan jabatan dan insentif.
Bagaimana dengan biaya perjalanan dinas? Rahmat menyebut, untuk keseluruhan institusi, anggaran ditetapkan Rp35, 2 milliar atau 2,87 persen dari total belanja. Angka ini relatif hemat.
Ditambahkan, sisa anggaran atau sering disebut silpa, diprediksi akan kecil. Kurang lebih Rp26 milliar dengan syarat, realisasi APBD mencapai 95 persen.
“Makanya, serapan harus dikejar mengingat akhir tahun sudah dekat,” kata Rahmat.
Diutarakan, saldo Pemkab Dairi di Bank Sumut Rp90 milliar lebih.
