Analisadaily.com, Medan - Di tengah situasi bencana yang masih melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara, persoalan antrean panjang BBM kembali menyita perhatian publik. Warga mengeluhkan antrean yang tak kunjung reda, bahkan terjadi jauh sebelum bencana. Di lapangan, sopir truk, nelayan, petani, hingga warga biasa harus rela kehilangan waktu, tenaga, dan biaya hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Menyikapi ini, Komisi DPRD Sumut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen PT Pertamina Wilayah Sumut di gedung DPRD Sumut, Jumat (5/12)/2025). Rapat dihadiri Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH, Wakil Ketua Ir Yahdi Khoir Harahap MBA, Luhut Simanjuntak SE dan Tukari Talunohi.
"Situasi psikologis masyarakat sedang tidak baik. Kebutuhan primer belum terpenuhi, antrean di SPBU makin panjang. Sedikit gesekan saja bisa memicu keributan," ujar Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani.
Keluhan itu bukan tanpa alasan. Di sejumlah titik, sopir truk harus "merogoh kocek lebih dalam" untuk biaya tambahan karena antrean mengular berjam-jam. Bahkan ada yang baru mendapatkan BBM pada pukul empat pagi setelah menunggu sejak malam. "Ini terjadi bukan hanya saat bencana. Sebelum minggu bencana pun, truk-truk sudah antre panjang," tambah Timbul.
Menjawab kegelisahan masyarakat, Tito, perwakilan Pertamina menyampaikan bahwa kondisi distribusi BBM memang belum dapat berjalan normal. Banyak akses jalan menuju SPBU dan daerah prioritas terputus akibat longsor, banjir, serta jembatan rusak.
"Kami memahami seluruh perhatian publik tertuju pada Pertamina. Namun kondisi di lapangan sangat menantang. Penyaluran belum bisa normal karena berbagai akses tertutup. Armada harus ikut mendukung membuka jalur serta menyalurkan bantuan ke wilayah terisolasi," jelas Tito.
Dia menyebutkan telah mengerahkan seluruh sumber daya, bahkan mendatangkan armada bantuan dari Jawa, Palembang, dan pelabuhan sekitar untuk membantu percepatan distribusi. Mereka menargetkan dalam beberapa hari mendatang, kondisi mulai pulih.
"Kami berupaya semaksimal mungkin. Dengan tambahan armada yang tiba hari ini, semoga dalam satu minggu penyaluran bisa kembali stabil," ungkapnya.
Meski demikian, anggota DPRD mengingatkan bahwa antrean panjang juga terjadi di daerah yang tidak terdampak kerusakan akses. "Ini bukan hanya persoalan daerah bencana. Di Medan dan Batubara, akses aman, tapi SPBU tetap kosong. Anggota kami pulang jam empat pagi baru dapat BBM. Masyarakat lelah. Kalau SPBU kosong, jangan katakan stok aman," kilah Yahdi Khoir Harahap, Wakil Ketua Komisi D dengan nada tinggi.
Dia menegaskan, stok aman yang disampaikan pihak Pertamina itu tidak sesuai realita. “Jangan katakan stok aman, kalau stoknya masih di depo Pertamina di Belawan. Kita inginkan, stok itu aman kalau BBM itu ada di setiap SPBU sehingga masyarakat tidak mengantre untuk mendapatkan BBM. Saya tahu betul, karena rumah saya di Batubara dengan dengan SPBU,” tegas Yahdi Khoir lagi.
Keluhan lain datang dari warga yang menyebut harga BBM eceran melonjak tak wajar. Satu botol ukuran air mineral dijual hingga Rp20 ribu. Sementara SPBU ada yang diduga melayani penjualan kepada pihak-pihak tertentu menggunakan jeriken.
Sorotan juga datang dari daerah kepulauan yang selama ini menghadapi pasokan BBM yang fluktuatif. Bahkan sebelum bencana, ada wilayah yang harus menunggu hingga seminggu tanpa BBM.
Termasuk di Kepulauan Nias. Di sana, pasokan sering terputus. Kami minta Pertamina melakukan monitoring khusus, karena ada dugaan penyaluran tidak tepat sasaran," ungkap Tukari Talunohi, anggota komisi lainnya.
Dalam pertemuan itu, semua pihak sepakat bahwa situasi ini harus ditangani cepat demi mencegah keresahan lebih besar di tengah masyarakat yang sedang tertekan oleh bencana.
Pertamina berkomitmen mempercepat penyaluran. DPRD berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat di lapangan. Sementara masyarakat berharap kenyamanan dapat kembali dan antrean panjang menjadi masa lalu.
"Kita semua ingin kondisi kembali normal. Dengan kerja sama pemerintah daerah, Pertamina, dan pengawasan yang baik, kami optimistis minggu ini akan jauh lebih baik," tutup Tito.
Tito berjanji bahwa dalam waktu seminggu ke depan, kondisi semuanya sudah benar-benar aman. Tidak akan terjadi lagi antrean panjang di setiap SPBU.
Komisi D menangkap janji tersebut dan berharap, bila perlu dalam lima hari ke depan situasi sudah kembali normal. “Kita berharap Pertamina bisa menepati komitmennya,” tegas Timbul menutup rapat seraya meminta BBM juga aman menyambut Natal dan Tahun Baru.
(NAI/NAI)
