Kali ini desakan itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH.

Ketua Komisi IV DPRD Medan itu minta Presiden RI Prabowo Subianto agar segera menetapkan kasus bencana di Sumut, Aceh dan Sumbar menjadi Status Bencana Nasional. Mengingat Pemerintah daerah saat ini dinilai tidak sanggup menanggulangi korban bencana tersebut.

"Mengingat kasus bencana yang dahsyat dan menimbulkan kerugian dan korban jiwa cukup besar. Kita minta Presiden RI menetapkan menjadi Status Bencana Nasional," ujar Paul Mei Simanjuntak, Sabtu (6/12/2025)

Saat ini, lanjut Paul Simanjuntak, bantuan dari Pemerintah Kota/daerah atau Provinsi dinilai sangat minim. Bahkan tidak sanggup. Sehingga, para korban banjir trauma menderita berkepanjangan.

Menurut Paul, seperti di Medan, akibat banjir, masyarakat khususnya korban bencana merasa trauma karena minimnya campur tangan Pemko Medan terkait pemberian penyaluran bantuan.

"Maka, jika nantinya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional maka bantuan akan lebih besar dari pusat yang akan menyanggupi segala kebutuhan korban banjir," tandas Paul yang juga Ketua Komisi IV DPRD Medan itu.

Disampaikan Paul, saat ini bantuan dari Pemko Medan untuk warganya korban bencana sangat minim. Bahkan, upaya pemulihan segala kerugian akibat dampak banjir tidak terlihat.

"Maka kita harapkan pemerintah pusat supaya mengakomodir segala kebutuhan warga," tambah Paul.

Ditambahkannya lagi, kondisi kondisi saat ini tidak lagi dapat ditangani dengan kapasitas pemerintah daerah maupun provinsi. Kerusakan fasilitas publik, hunian warga, hingga akses jalan yang terputus menunjukkan perlunya intervensi penuh pemerintah pusat.

“Skala bencana ini sudah melampaui kemampuan daerah. Negara harus hadir secara total, dan itu hanya bisa dilakukan melalui penetapan Status Bencana Nasional,” tegas Paul Simanjuntak.

(MC/RZD)