Iskandar menegaskan, aktivitas ilegal tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menghancurkan ekosistem yang menjadi penyangga ekologis penting di Sumut.

Dampaknya kini dirasakan masyarakat secara luas: ribuan warga menjadi korban, baik meninggal, luka-luka, maupun hilang. Ribuan rumah hancur, puluhan ribu warga mengungsi, dan sejumlah infrastruktur rusak parah.

“Tidak sulit sebenarnya bagi aparat untuk mengungkap mafia perambah hutan dan tambang ilegal ini. Semua sudah begitu jelas, terbuka, dan telanjang di depan mata, bahkan dibekingi oknum tertentu,” tegas Iskandar kepada wartawan, Sabtu (6/12/2025) di Medan.

Ia menilai bahwa praktik ilegal tersebut telah berlangsung puluhan tahun, melibatkan jaringan kuat yang merusak ekosistem Batang Toru dan menyebabkan deforestasi besar-besaran.

Selain penindakan tegas, Iskandar juga meminta pemerintah mengevaluasi dan mengaudit seluruh izin pengelolaan hutan dan pertambangan yang telah dikeluarkan kepada sejumlah perusahaan.

Menurutnya, langkah ini penting dilakukan untuk mengembalikan fungsi Batang Toru sebagai hutan lindung dan kawasan penyangga ekologis serta hidrologi di Sumatera Utara.

Iskandar menekankan bahwa kawasan hutan yang kini berubah menjadi kebun sawit juga harus dikembalikan ke fungsi asalnya.

“Kita harus kembalikan kawasan itu menjadi hutan sebagai rumah bagi keragaman hayati, termasuk satwa langka seperti orangutan yang kini terancam punah,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Iskandar mendesak penghentian total praktik deforestasi.

“Saatnya kerusakan ini dihentikan. Kita tidak boleh membiarkan bencana ini terus berulang. Konservasi harus segera dilakukan,” tutupnya.

(MC/RZD)