Perseteruan tak berujung ini tidak hanya mengacaukan aktivitas akademik, tetapi juga membuat mahasiswa terancam gagal mengikuti wisuda, sebuah momen krusial yang seharusnya menjadi penentu nasib mereka.

Para mahasiswa meluapkan kekecewaan mendalam atas situasi yang semakin memburuk, terutama menyoroti dugaan sikap pasif dan tidak tegas dari pemerintah melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara.

LLDIKTI dinilai gagal menjalankan peran sebagai penengah, bahkan dicurigai condong memihak salah satu kubu yayasan.

"Kami sangat menyesalkan sikap pemerintah. Pembiaran seperti ini sama saja membiarkan masa depan kami terkatung-katung," ungkap sejumlah mahasiswa yang merasa frustrasi, Selasa (9/12/2025).

Di tengah ketidakpastian ini, ribuan mahasiswa UDA—baik yang siap wisuda maupun yang baru menyelesaikan tahap akhir—menyatakan siap melakukan aksi perlawanan. Mereka menegaskan bahwa merekalah pihak yang paling dirugikan.

"Jangan tunggu kesabaran kami habis. Kami sudah terlalu lama diam dan terus bersabar," seru mereka.

"Selama ini kami tetap membayar uang kuliah, memenuhi kewajiban kami sebagai mahasiswa. Tapi mengapa hak kami diabaikan? Mengapa masa depan kami dipermainkan?" sambung mereka.

Tuntutan utama mahasiswa adalah agar LLDIKTI segera turun tangan mengambil langkah cepat dan tegas. Mereka mendesak pemerintah memastikan proses wisuda dapat berlangsung sesuai jadwal, tanpa terhambat konflik internal yayasan.

"Kami hanya meminta satu hal, jangan rampas hak kami. Jangan biarkan konflik internal menghancurkan masa depan ribuan mahasiswa," tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran mahasiswa, Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut, Prof. Saiful Anwar Matondang, M.A, Ph.D, pada Senin (8/12), menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan verifikasi data mahasiswa. Ia memastikan, jika semua data valid, proses wisuda dapat dilanjutkan.

"Operator Kami dan operator UDA sedang melakukan validasi dan terus berjalan," kata Prof. Saiful.

Ia menambahkan, saat ini LLDIKTI tunduk pada perintah Direktur Kelembagaan Diktisaintek (Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) tanggal 21 Oktober 2025, yang menetapkan badan penyelenggara UDA adalah yayasan versi tahun 2025.

Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut dapat berubah jika ada keputusan hukum berkekuatan tetap yang menyatakan sebaliknya.

Konflik semakin rumit dengan pernyataan dari para dosen dan pegawai UDA. Mereka hanya mengakui rektor yang dipilih berdasarkan Statuta UDA melalui proses pemilihan Senat Akademik.

"Rektor yang diangkat tanpa melalui proses pemilihan Senat Akademi maka itu melanggar Statuta UDA, artinya tidak sah," kata sejumlah dosen.

Mereka sangat menyayangkan keputusan Diktisaintek yang mengakui rektor yang pengangkatannya dinilai mengabaikan Statuta UDA.

"Jadi sangat aneh jika seorang rektor diangkat tanpa berdasarkan Statuta UDA dan diakui. Hal inilah yang membuat konflik UDA tak kunjung tuntas yang akhirnya merugikan ribuan mahasiswa UDA," terang para dosen.

Di sisi lain, diketahui bahwa AHU (Administrasi Hukum Umum) Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) versi HNK telah diblokir oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Juni 2025, karena adanya sengketa kepengurusan yang masih bergulir di pengadilan.

Pemblokiran ini mengindikasikan bahwa semua kebijakan, termasuk pengangkatan rektor oleh pihak HNK, dapat dianggap tidak sah.

Publik kini menanti, apakah pemerintah akan segera bertindak tegas untuk menjamin hak-hak pendidikan mahasiswa, atau membiarkan badai konflik ini terus merusak masa depan generasi muda di Sumatera Utara.

(JW/RZD)