Anaisadaily.com, Medan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menilai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut Tahun 2026 berpotensi dilakukan penyesuaian menyusul kondisi darurat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap mengatakan hasil efisiensi anggaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dialihkan untuk pemulihan pascabencana, dengan catatan melalui pembahasan bersama agar tepat sasaran.
“Pergeseran dan alokasi hasil efisiensi anggaran bisa dilakukan untuk pemulihan bencana. Namun tentu harus dibahas bersama supaya penggunaannya benar-benar tepat dan efektif,” ujar Yahdi, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Sumut, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, penyesuaian RPJMD dimungkinkan secara regulasi, terlebih jika kondisi daerah tidak memungkinkan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Ia mencontohkan perubahan RPJMD yang pernah dilakukan saat pandemi Covid-19.
“Kalau kondisinya sudah darurat dan target RPJMD sulit dicapai, maka penyesuaian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran,” katanya.
Yahdi menambahkan, saat ini beberapa daerah di Sumut berada dalam kondisi darurat akibat bencana, sehingga membutuhkan penanganan serius dan cepat, terutama dari sisi pendanaan. Ia menekankan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan, yang dinilai belum maksimal.
“Pendapatan tahun 2025 saja belum mencapai target. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Selain itu, Yahdi juga menyoroti pentingnya komunikasi dan sinkronisasi kebijakan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut peran Menteri Keuangan sangat strategis dalam menentukan fleksibilitas kebijakan anggaran di daerah.
“Mengelola negara tidak cukup hanya dengan visi, tetapi juga perlu kearifan dan kebijaksanaan. Apalagi dalam kondisi darurat seperti bencana,” ucapnya.
Secara khusus, Yahdi mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut agar bekerja lebih maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, capaian mendekati target sudah merupakan prestasi yang patut diapresiasi.
“Kalau belum bisa lebih dari target, minimal 99 persen tercapai saja itu sudah sangat baik,” katanya.
Ia juga mengkritisi penentuan pimpinan di Bapenda Sumut yang dinilai harus diisi figur yang tepat dan progresif. Langkah-langkah inovatif dinilai penting agar pendapatan daerah optimal dan mampu menopang pembiayaan pemulihan pasca bencana.
Di akhir pernyataannya, Yahdi berharap pemerintah pusat dapat turut membantu Pemprov Sumut serta pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
“Kolaborasi pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar pemulihan pasca bencana di Sumut bisa berjalan cepat dan merata,” pungkasnya.
(NAI/NAI)
