"Kita minta Wali Kota Medan agar segera mengangkat atau menetapkan pejabat defenitif (Kepala Dinas) di beberapa OPD Pemko Medan yang masih kosong agar program yang tertuang di APBD Pemko Medan TA 2026 bisa terlaksana dengan baik dan maksimal," ujar Andreas Pandapotan Purba, Jumat (2/1/2026).

Politisi Gerindra tersebut menegaskan sebaiknya sosok pejabat yang akan mengisi jabatan dimaksud, harus sesuai analisis jabatan yakni, keahlian dan Sumber Daya Manusianya (SDM).

Terutama di posisi Kepala Dinas Kesehatan. Menurutnya, harus segera diisi dan jangan sampai berlarut larut. "Apalah program kesehatan merupakan program prioritas maka dibutuhkan pimpinan yang defenitif," tegas Andreas.

Untuk saat ini (Tahun 2026), lanjutnya, pihak Puskesmas dituntut untuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) guna memberikan layanan kesehatan yang prima. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang penuh tanggungjawab tentu saja harus pejabat defenitif.

Demikian pula dengan Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan. Perlu dijabat oleh pejabat defenitif guna memaksimalkan pelaksanaan penggunaan anggaran perbaikan infrastruktur serta penyelesaian banjir.

Adapun jabatan eselon II yang kosong di lingkungan Pemko Medan saat ini, yakni, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK), Kepala Dinas UMKM, Kepala Dinas Perhubungan dan kekosongan eselon III dan IV.

Jabatan Kepala Dinas yang disebut diatas saat ini hanya dijabat Plt Kepala Dinas (bukan defenitip).

(MC/RZD)