"Karena ini kan mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan lain, seperti misalkan untuk pengerjaan-pengerjaan reklamasi dan seterusnya," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

"Tentu saja ini pihak swasta yang dimaksudkan oleh Presiden melihat bahwa kondisi seperti ini selain bisa mempercepat proses normalisasi sungai dan pembersihan lumpur di daerah terdampak," tambah Abdul Muhari.

Pernyataan itu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas Kamis (1/1/2026) bahwa material lumpur yang menumpuk akibat banjir dan longsor di Sumatera diminati oleh pihak swasta.

Hal itu dinilai Presiden tidak hanya mendukung normalisasi sungai tapi juga dapat bermanfaat untuk pemerintah daerah.

Terkait hal itu, Abdul Muhari mengatakan proses pembersihan itu juga bisa memberikan nilai ekonomi terutama untuk mempercepat penanganan pascabencana.

Terutama mengingat bahwa tebalnya sedimentasi lumpur yang sangat tebal. Bahkan, katanya, beberapa tempat memiliki ke dalaman lumut bahkan lebih dari tiga meter.

"Jadi untuk jika ada pihak swasta yang ingin membeli dalam tanda kutip lumpur ini tentu saja ini menjadi satu katalis yang akan mempercepat proses pembersihan di kawasan terdampak," jelasnya.

"Hingga sejauh ini kami belum dapat kabar," demikian Abdul Muhari.

(ANT/DEL)