Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota Kerja Sama Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) antara Yayasan Buddha Tzu Chi dengan 3 perusahaan pelaksana disaksikan Bupati Taput Dr. Jonius Taripar Parsaoran (JTP), Hutabarat, S.Si, M.Si, Wakil Bupati Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si di Aula Mini Kantor Bupati setempat, Selasa (6/1).

Bupati mengatakan, proses relokasi hunian bagi masyarakat terdampak ke lokasi Huntap tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, relokasi hunian hanya bisa dilakukan apabila lokasi rumah benar-benar terancam.

"Rumah sudah longsor atau berdasarkan rekomendasi ahli geologi yang menyatakan lokasi tersebut tidak layak dibangun kembali. Pemerintah tidak ingin membangun rumah secara sia-sia,” katanya.

Dia juga mengatakan, dalam proses penggunaan, anggaran biaya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan ketepatan penggunaan anggaran.

“Dana yang digunakan adalah dana pemerintah, sehingga semua harus tepat sasaran, berdasarkan kajian teknis dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Bupati mengatakan, tidak seluruh masyarakat terdampak yang harus direlokasi. Dia mengatakan, bagi warga yang memiliki lahan sendiri dan dinyatakan aman oleh ahli geologi, rumah dapat dibangun secara mandiri di lokasi tersebut.

"Dengan ketentuan untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat sebesar Rp60 juta," ucapnya.

"Sedangkan bagi masyarakat yang direlokasi akan memperoleh rumah senilai Rp75 juta lengkap dengan tanah dan sertifikat kepemilikan," tambahnya.

Selain rumah, Ia menambahkan, pemerintah juga akan melengkapi hunian tersebut dengan peralatan dapur.

"Seperti piring, cangkir, sendok, kompor, kuali serta perlengkapan dasar lainnya. Pemerintah juga membangun sarana pendukung pada lokasi termasuk seperti air bersih, listrik dan jalan lingkungan," ungkapnya.

Bupati berpesan agar seluruh data penerima bantuan dipastikan telah melalui proses verifikasi yang sudah sesuai dengan ketentuan.

Usai menyaksikan proses penandatanganan nota kerja sama pembangunan Huntap, Bupati bersama tim langsung berangkat ke Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting. Di lokasi tersebut, Bupati berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi sekaligus menjelaskan mekanisme bantuan dan pembangunan hunian pasca bencana.

(CAN/RZD)