Dalam aksi yang diwarnai orasi dan penyampaian tuntutan tersebut, para mahasiswa menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, pihak Kejatisu berjanji akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan.

"Terima kasih adinda mahasiswa, kami akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar salah satu pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang enggan disebutkan namanya.

Koordinator aksi menyampaikan harapannya agar Kejatisu bersikap profesional dan berani mengambil tindakan terhadap semua pihak yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan atau status sosial.

"Jika Kejaksaan serius, kami akan terus mengawal kasus ini sampai ke meja hijau," tegasnya.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan poin-poin tuntutan sebagai berikut: Copot dan Nonaktifkan Prof. Dr. H. Saiful Anwar Matondang dari jabatan Kepala LLDikti Wilayah I.

Tangkap dan Periksa seluruh pihak terlibat; desak KPK/Kejagung RI turun tangan. Hentikan Aliran Dana negara ke kampus-kampus yang terindikasi bermasalah.

Audit Forensik dan bongkar proses pencairan dana hibah serta KIP-Kuliah secara transparan.

Usut Tuntas adanya dugaan konflik kepentingan keluarga pejabat. Buka Dokumen dan data terkait ke publik sebagai bentuk akuntabilitas dan Bersihkan LLDikti dari pejabat yang terindikasi bermasalah.

Selain itu, mahasiswa juga telah menyerahkan bukti awal terkait kasus tersebut.

"Kami minta Kejaksaan segera memanggil dan memeriksa semua yang terbukti terlibat dalam kasus ini," seru para peserta aksi secara bersama-sama.

Mereka juga mengancam akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar jika Kejaksaan tidak segera bergerak.

"Pendidikan bukan ladang korupsi," tegas mereka sebelum membubarkan diri dengan tertib.

Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, aparat kepolisian melakukan pengawalan ketat selama aksi berlangsung. Situasi di sekitar lokasi aksi tercatat aman dan kondusif hingga kegiatan selesai.

Aksi ini menjadi bukti bahwa masyarakat khususnya generasi muda terus memantau dan menuntut penegakan hukum yang transparan dan adil demi masa depan pendidikan yang lebih baik di Sumatera Utara.

(JW/RZD)