Menurutnya, Pilkada dipilih oleh DPRD akan memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat dibandingkan Pilkada langsung oleh rakyat. Diantaranya, menguatkan daya dorong DPRD sebagai lembaga legislatif terhadap kepala daerah sebagai pihak eksekutif.

"Selama ini daya dorong DPRD tidak maksimal, tidak terlalu didengar kepala daerah. Karena dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah hanya merasa bertanggungjawab langsung kepada rakyat. Padahal fungsi DPRD itu jelas, mewakili rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan," ucap Tia Ayu, Sabtu (10/1/2026).

Dikatakannya, dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD, maka DPRD akan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam ikut menentukan jalannya arah kebijakan yang dilakukan kepala daerah.

"DPRD juga akan punya daya dorong yang lebih kuat untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh kepala daerah sebagai kebijakan yang pro terhadap rakyat," ujar anggota Komisi II DPRD Medan itu.

Selain itu, Tia Ayu juga menilai pemilihan langsung yang selama ini terjadi juga berpotensi dalam menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Khususnya, perpecahan antara pemilih yang menang dengan pemilih yang kalah.

"Pemilihan langsung ini menimbulkan pecah belah antara pemenang maupun yang kalah. Contohnya sampai saat ini, masih adanya sebutan 'anak abah', 'gemoy' dan sebutan lainnya. Itu semua dampaknya sampai ke pemilihan gubernur, bahkan bupati dan walikota. Bila dipilih oleh DPRD, maka persatuan di tengah-tengah masyarakat akan lebih terjaga," kata Ketua PD TIDAR Sumut itu.

Selanjutnya, Tia Ayu Anggraini juga menilai, selama ini pelaksanaan Pilkada langsung telah menelan biaya yang sangat besar. Besarnya biaya itu bukan hanya ditanggung oleh pemerintah, namun paslon kepala daerah juga harus menanggung besarnya biaya politik.

"Biaya kampanye ataupun pemilihan itu yang terlalu mahal, alhasil paslon yang menang akan mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dia keluarkan selama kampanye. Inilah yang membuat banyaknya korupsi di kalangan kepala daerah. Kepala daerah korupsi APBD untuk mengembalikan biaya kampanye, masyarakat yang menanggung kerugiannya," tegasnya.

Tia Ayu melanjutkan, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung.

"Kita melihat pilkada langsung lebih banyak memberikan mudharat, maka hal ini patut untuk dievaluasi. Yang jelas ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elit politik atau pihak-pihak lainnya," pungkasnya.

(MC/RZD)