Penanganan longsor di ruas jalan nasional perbatasan Kabupaten Karo dengan Dairi, yang semula ditargetkan rampung tahun lalu, kini resmi dilanjutkan menjadi proyek tahun jamak atau multiyears di tahun 2026.

Keputusan ini diambil setelah bencana longsor susulan kembali merusak titik-titik penanganan proyek di wilayah Laepondom dan satu paket Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Sumbul, Dairi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV, Sarah, menjelaskan bahwa dari tiga lokasi longsor yang ditangani sepanjang 2025, hanya satu lokasi di batas Karo-Dairi yang berhasil dituntaskan. Sementara dua lokasi lainnya terkendala akibat kondisi alam yang tidak menentu.

"Sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI tertanggal 24 Desember 2025 yang ditandatangani Bapak Dody Hanggodo, kedua proyek yang belum tuntas tersebut ditetapkan menjadi proyek multiyears tahun 2026," ujar Sarah saat meninjau ruas Karo-Sidikalang di Merek, Minggu (11/1/2026).

Untuk memastikan akses vital ini kembali normal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,3 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai pada Maret 2026 mendatang.

Sarah menambahkan bahwa fenomena bencana alam ini tidak hanya berdampak di wilayah kerjanya. Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat sekitar 12 paket pekerjaan jalan nasional di wilayah Sumatera Utara lainnya—seperti di Sibolga, Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput)—yang juga mengalami kerusakan akibat bencana.

"Ke-12 paket tersebut telah disetujui oleh Menteri PU untuk menjadi proyek multiyears tahun 2026 dengan anggaran yang cukup besar. Hal ini dilakukan agar penanganan kerusakan infrastruktur akibat bencana dapat dilakukan secara tuntas dan komprehensif," pungkasnya.

Penanganan jalan nasional Karo-Dairi, khususnya di wilayah Laepondom, menjadi prioritas utama mengingat jalur ini merupakan urat nadi transportasi logistik dan mobilitas masyarakat di lintas barat Sumatera Utara.

(ALEX/RZD)