Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp430 miliar telah disiapkan untuk mempercepat proses pemulihan di lima bidang prioritas.

Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa pergeseran anggaran ini dilakukan demi memastikan masyarakat terdampak kembali mendapat fasilitas yang layak.

"Kita lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan. Khusus bidang pendidikan, alokasi kita bagi dua: untuk perbaikan infrastruktur sekolah dan pemberian SPP gratis bagi siswa di daerah bencana," ujar Bobby dalam Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1).

Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan alokasi terbesar mencapai Rp275 miliar. Dana ini akan difokuskan untuk:

• Perbaikan jalan, jembatan, dan tanggul yang rusak.
• Normalisasi sungai dan pengelolaan sumber daya air.
• Rehabilitasi rumah warga yang terdampak.

Selain infrastruktur fisik, Pemprov juga mengalokasikan dana untuk bidang Komunikasi (Rp1,68 miliar), Pendidikan (Rp36,8 miliar), Kesehatan (Rp6,9 miliar), serta Bantuan Keuangan Daerah (Rp110 miliar).

Salah satu poin krusial dalam pemulihan ini adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Pemprov Sumut berencana membangun 200 unit Huntap dengan standar biaya Rp60 juta per unit, yang akan disinkronkan dengan data BNPB.

Ketua BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memberikan kabar baik bagi para pengungsi. Ia menargetkan seluruh warga sudah meninggalkan posko pengungsian sebelum bulan Ramadan tiba.

"Tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa. Semua akan berada di hunian sementara, menyewa rumah, atau di rumah kerabat dengan biaya yang kami tanggung," tegasnya.

Pemerintah juga menyiapkan santunan berupa:

• Rp600 ribu per jiwa per bulan untuk biaya hidup pengungsi.
• Rp3 juta untuk penggantian isi rumah yang rusak.
• Rp5 juta modal usaha bagi pelaku UMKM yang terdampak.

Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, mencatat bahwa secara umum kondisi Sumatera Utara mulai membaik.

Meski demikian, percepatan masih terus dilakukan di beberapa titik seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Sibolga agar seluruh indikator layanan publik, listrik, dan ekonomi kembali 100%.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Surya, serta jajaran kepala daerah terdampak guna memastikan sinergi bantuan tepat sasaran.

(RZD)