Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pada kesempatan itu, Deni menyampaikan perlunya data kerusakan lahan pertanian dan dampak ekonomi sebagai dasar pemberian bantuan rumah, bantuan ekonomi, serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Dia juga meminta Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait relokasi warga yang berada di zona rawan bencana meskipun rumahnya tidak mengalami kerusakan dan mekanisme terkait penyaluran bantuan stimulan rumah rusak apakah berupa uang tunai atau material.

"Kami harapkan adanya SOP yang jelas bagi rumah yang direlokasi walaupun rumah sebelumnya tidak rusak namun beresiko terhadap bencana," ujarnya.

‎"Kami juga sangat setuju para korban bencana yang terdampak pada sumber perekonomiannya akan dimasukkan pada PKH dan semoga terwujud," tambahnya.

Dia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput akan segera menuntaskan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P).

"Hal ini untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana dapat segera kembali hidup aman, layak, dan produktif," imbuhnya.

(CAN/RZD)