Proyek strategis yang menggandeng PT Ciputra KPSN (CKPN) ini tidak hanya menata kawasan, tetapi juga mengakhiri konflik sosial dan ketidakteraturan fiskal yang telah terjadi selama puluhan tahun.

Hampir 80 persen lahan proyek ini sebelumnya merupakan lahan garapan ilegal yang memicu tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta konflik berkepanjangan. Sejak pengembangan dimulai berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2011 tentang Mebidangro, aset yang dulunya tidak produktif kini memberikan kontribusi fiskal yang luar biasa bagi daerah.

General Manager CitraLand Tanjung Morawa, Taufik Hidayat, mengungkapkan adanya kenaikan nilai PBB yang sangat signifikan di kawasan tersebut.

"Dulu, nilai PBB hanya sekitar Rp21 ribu per bidang lahan. Setelah dikembangkan melalui KDM, nilainya meningkat tajam menjadi sekitar Rp600 ribu. Selain itu, kontribusi besar juga datang dari BPHTB yang mencapai 2,5 persen dari nilai transaksi," ujar Taufik, Rabu (14/1).

Dengan estimasi nilai pengembangan mencapai Rp2 triliun, aliran dana dari BPHTB menjadi sumber pendapatan segar bagi kas daerah, ditambah skema bagi hasil yang akan terus menguntungkan negara melalui PTPN.

Dampak KDM tidak hanya dirasakan di atas kertas anggaran, tetapi meresap hingga ke dapur masyarakat sekitar. Hingga saat ini, proyek ini telah menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja lokal.

Ryan, warga Tanjung Morawa yang sebelumnya bekerja serabutan, kini telah memiliki pekerjaan tetap di area proyek. "Sejak ada proyek inilah saya akhirnya bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga," ungkapnya.

Sektor UMKM pun ikut menggeliat. Pak Gun, seorang pemilik warung nasi di sekitar lokasi, mengaku omzetnya melonjak drastis sejak ribuan pekerja mulai memadati kawasan tersebut untuk pembangunan fasilitas modern.

Tak hanya soal ekonomi, KDM juga membawa perubahan nyata pada aspek lingkungan. Kawasan yang dulunya merupakan langganan banjir kini ditata dengan Sistem Drainase Modern: Mengatur aliran air secara terencana. Danau Retensi: Berfungsi sebagai penampung air sekaligus fasilitas estetika kawasan.

"Properti adalah sektor yang menggerakkan banyak lini usaha sekaligus. Dari hulu ke hilir, mulai dari pabrik material hingga jasa keamanan, semuanya berputar menciptakan multiplier effect yang besar bagi Sumatera Utara," tambah Taufik.

Keberhasilan Kota Deli Megapolitan dalam mengubah lahan konflik menjadi kawasan produktif diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Proyek ini dinilai sebagai model transformasi aset negara yang ideal karena mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

(JW/RZD)