"Kalau kita kembali pada nilai dasar Pancasila, khususnya sila keempat, di situ jelas ditegaskan prinsip musyawarah untuk mufakat. Pemilihan melalui DPRD masih berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi," ujar Aswin Parinduri saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/1/2026).
Menurut Aswin, pengalaman panjang demokrasi langsung di Indonesia menunjukkan banyak dinamika yang perlu dievaluasi. Biaya politik yang tinggi, polarisasi masyarakat, hingga konflik berkepanjangan pasca-pilkada menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan.
"Pemilihan langsung sering kali menyisakan dendam politik di tengah masyarakat maupun di internal pemerintahan. Akibatnya, aparatur yang sebenarnya kompeten bisa tersingkir hanya karena perbedaan dukungan politik," katanya.
Ia menegaskan, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak berarti menghapus demokrasi langsung secara keseluruhan. Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, begitu pula kepala desa. Sementara untuk kepala daerah tertentu, mekanisme perwakilan dinilai dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan kepemimpinan yang lebih stabil dan berkualitas.
Aswin juga menyoroti besarnya anggaran pemilu yang mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya dapat dialihkan untuk pembangunan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur jalan, irigasi, serta peningkatan fasilitas sekolah.
"Bayangkan berapa banyak sekolah dasar dan menengah yang bisa diperbaiki, berapa kilometer jalan yang bisa dibangun, jika anggaran pemilu itu dialihkan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Meski demikian, Aswin menegaskan dirinya tidak sepakat jika praktik politik uang hanya dipindahkan dari masyarakat ke DPRD. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat serta komitmen partai politik untuk mengusung calon kepala daerah melalui proses seleksi yang objektif dan mendalam.
"Setiap partai harus betul-betul mengajukan figur terbaik, bukan karena modal finansial semata. Harus ada kajian fundamental terkait kapasitas, integritas, dan visi kepemimpinan calon," tegasnya.
Aswin menambahkan, banyak negara juga telah mengevaluasi demokrasi langsung dan menerapkan mekanisme pemilihan melalui perwakilan. Tujuannya bukan untuk mundur dari demokrasi, melainkan untuk meningkatkan kualitas hasil demokrasi itu sendiri.
"Demokrasi bukan hanya soal proses, tetapi juga soal hasil. Yang kita harapkan adalah lahirnya pemimpin daerah yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan mampu menjaga stabilitas pemerintahan," pungkas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 7 mencakup wilayah Tapanuli Bagian Selatan, termasuk Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ini.

(NAI/NAI)