Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Lingkungan Hidup bersama DPRD Kabupaten se-Indonesia di Jakarta, Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, secara eksplisit menetapkan status darurat sampah nasional sebagai bagian dari respons terhadap triple planetary crisis.

Forum strategis ini dirancang untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memastikan bahwa isu lingkungan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan prioritas utama dalam pelayanan publik.

Menteri Hanif menekankan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan banyak kabupaten dan kota belum mampu mengimbangi laju timbulan sampah yang mencapai 143.824 ton per hari.

Berdasarkan data terbaru KLH/BPLH, tingkat pengelolaan sampah nasional saat ini baru menyentuh angka 24 persen, sebuah gap yang sangat lebar dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 51,61 persen pada tahap antara dan mencapai target ambisius 100 persen sampah terkelola sepenuhnya pada tahun 2029 melalui pendekatan ekonomi sirkular dan prinsip zero waste.

“Target nasional kita sangat jelas, yaitu 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24 persen yang berhasil kita kelola secara benar. Ini adalah sinyal merah yang menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul oleh pemerintah pusat. Diperlukan keberanian politik dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya DPRD, untuk menghadirkan solusi konkret di wilayah masing-masing melalui pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi sirkular,” tegas Menteri Hanif Faisol Nurofiq di hadapan ratusan perwakilan legislatif daerah, dalam keterangan diperoleh Kamis (15/1/2026).

Langkah ini diperkuat dengan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang memosisikan pengelolaan sampah sebagai kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan yang sehat.

Menteri Hanif mengingatkan kembali bahwa mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah memberikan wewenang penuh kepada daerah untuk melakukan inovasi pengelolaan.

Ia mendorong DPRD untuk tidak ragu dalam melakukan penguatan peraturan daerah, mengalokasikan anggaran yang memadai, serta memperketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan zero wastedi tingkat tapak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, memberikan apresiasi sekaligus mengakui adanya tantangan struktural di daerah.

Ia mengakui bahwa selama ini isu lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah, seringkali tergeser dari skala prioritas APBD dibandingkan dengan sektor infrastruktur fisik lainnya. Namun, melalui koordinasi intensif bersama KLH/BPLH, pihaknya berkomitmen untuk melakukan reposisi kebijakan anggaran di tingkat kabupaten agar lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

“Selama ini kami mengakui bahwa dari sisi penganggaran, isu lingkungan hidup belum menjadi prioritas utama. Forum ini menjadi momentum titik balik bagi kami di DPRD untuk memberikan dukungan penuh. Kami siap memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan untuk memastikan kebijakan ekonomi sirkular berjalan di daerah, sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Siswanto.

KLH/BPLH menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju Indonesia Zero Waste sangat bergantung pada integrasi antara teknologi pengelolaan, dukungan anggaran daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan sampah yang efektif adalah investasi jangka panjang yang akan mengurangi beban biaya kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Pemerintah pusat melalui KLH/BPLH berkomitmen untuk terus memberikan supervisi dan pendampingan teknis, namun keberhasilan di lapangan tetap berada di tangan sinergi kuat antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai pemegang mandat undang-undang.

(REL/RZD)