Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang diluncurkan dengan megah pada September 2025 lalu kini dituding hanya sebagai "prank" atau seremonial belaka tanpa realitas di lapangan.

Kekecewaan ini memuncak saat rapat koordinasi virtual pada Kamis (15/1/2026). Bobby mengungkap fakta pahit bahwa warga Binjai nyatanya masih ditolak saat hendak berobat gratis meski sudah membawa KTP, padahal janji tersebut merupakan poin utama dari program UHC Prioritas.

"Ini sangat saya sayangkan, pertama kali sama Kota Binjai. Launching tapi nyatanya di lapangan enggak bisa dilaksanakan karena Binjai belum masuk kategori UHC Prioritas. Bikin malu," tegas Bobby dalam unggahan resmi media sosialnya.

Gubernur menilai Pemko Binjai terlalu terburu-buru dan tidak akurat dalam mengklaim status wilayahnya. Saat deklarasi pada 22 September 2025, Pemko Binjai bahkan mengundang Pemerintah Provinsi Sumut untuk menyaksikan peluncuran tersebut. Namun nyatanya, secara administratif nasional, Binjai belum memenuhi syarat masuk kategori UHC Prioritas.

Langkah Pemko Binjai ini dianggap sebagai upaya 'curi start' pencitraan yang tidak berdasar, mengingat Pemerintah Provinsi sendiri belum mengumumkan status UHC di tingkat provinsi pada saat itu.

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara klaim pemerintah kota dan pelayanan yang diterima masyarakat di fasilitas kesehatan.

Menantu Presiden ke-7 RI ini mengingatkan dengan keras agar kepala daerah tidak bermain-main dengan urusan nyawa masyarakat. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan layanan dasar kesehatan.

"Tolong kesehatan ini bagian urusan wajib, benar-benar dijadikan prioritas. Ini yang sama-sama perlu kita penuhi untuk kebaikan masyarakat kita semua yang ada di Sumut," ujar Bobby dengan nada bicara yang dalam dan serius.

Kasus "UHC Prank" di Binjai kini menjadi alarm keras bagi seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Gubernur Bobby meminta agar pemerintah daerah tidak sekadar mengejar citra melalui seremoni mewah tanpa memastikan kesiapan sistem, data, dan anggaran yang valid.

Hingga saat ini, warga Kota Binjai masih terjebak dalam ketidakpastian layanan kesehatan cuma-cuma, menunggu langkah nyata dari Pemko Binjai untuk mempertanggungjawabkan janji yang telah dipublikasikan secara luas tersebut.

(JW/RZD)