Sekolah Rakyat Terintegrasi di Sumut, Subandi ; Jalan Baru Anak Miskin Meraih Masa Depan (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Sekolah Rakyat Terintegrasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi harapan baru bagi ribuan anak miskin dan miskin ekstrem di Sumatera Utara. Program pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA ini membuka jalan bagi anak-anak desa, anak pemulung, tukang becak, petani miskin, hingga keluarga prasejahtera untuk meraih masa depan yang selama ini hanya menjadi mimpi.
Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Subandi, mengatakan Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.
“Anak-anak yang selama ini tidak bisa sekolah, hari ini sudah boleh bermimpi. Sekarang mimpi itu punya jalan untuk diwujudkan,” ujar Subandi, Rabu (15/1/2026).
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah terintegrasi dalam satu kawasan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, dengan sistem boarding school. Seluruh biaya pendidikan, asrama, makan, hingga fasilitas penunjang ditanggung oleh pemerintah selama 12 tahun penuh.
Di Sumatera Utara, Sekolah Rakyat terintegrasi direncanakan dibangun di sejumlah daerah, antara lain Deli Serdang, Medan, Tebing Tinggi, Padangsidimpuan, dan Tapanuli Selatan. Khusus di Kota Medan, lokasi pembangunan berada di kawasan Medan Tuntungan dengan luas lahan sekitar 6 hektare.
Pembangunan sekolah ditargetkan rampung sebelum Juli 2026, sehingga dapat langsung digunakan pada penerimaan siswa baru tahun ajaran mendatang. Setiap sekolah dibangun dengan anggaran lebih dari Rp200 miliar dari pemerintah pusat, sementara lahan disiapkan oleh pemerintah daerah.
Subandi menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter, menggali bakat, dan menyiapkan masa depan siswa. Setelah lulus SMA, siswa akan diarahkan sesuai bakat dan minat, baik ke perguruan tinggi, sekolah kedinasan, maupun profesi strategis seperti TNI, dokter, atau insinyur.
Seleksi siswa dilakukan secara ketat melalui Dinas Sosial menggunakan data kemiskinan agar benar-benar tepat sasaran. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada penyalahgunaan kuota oleh keluarga yang tidak berhak.
“Kita ingin memastikan sekolah ini benar-benar untuk anak-anak miskin. Jangan sampai hak mereka diambil oleh yang tidak seharusnya,” tegasnya.
Hasil evaluasi awal pelaksanaan sekolah rakyat menunjukkan dampak positif. Anak-anak yang sebelumnya putus sekolah kini tampak lebih percaya diri, ceria, dan bangga karena mendapat kesempatan yang sama seperti anak-anak lain.
“Dari wajah mereka terlihat bahagia. Harga diri mereka tumbuh, dan orang tua pun merasa negara benar-benar hadir,” kata Subandi.
Ia berharap Sekolah Rakyat dapat dibangun di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sehingga semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bisa bangkit dan mengubah masa depan melalui pendidikan.
(NAI/NAI)
