Gubernur Lemhannas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si (kiri) dan Presiden LIRA Andi Syafrani. (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Sebagai salah satu LSM dan sekaligus Ormas terbesar di Indonesia, LIRA menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II. Lokasi Rakernas di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung selama tiga hari dari 16-18 Januari 2026.
Tema Rakernas kali ini yakni "Ormas dan Pemerintah Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nasional".
Perhelatan yang berlangsung sederhana dan meriah itu dihadiri ratusan peserta dari Pimpinan DPW dan DPD LIRA se-Indonesia. Rakernas dirangkaikan dengan pengukuhan seluruh pimpinan Pusat Badan Otonom DPP LIRA diantaranya DPP Pemuda LIRA, Perempuan LIRA, Koperasi LIRA, Brigade LIRA, LBH LIRA, dan Jaringan Mahali.
Badan otonom ini diharapkan akan memperluas jaringan LIRA seluruh Indonesia. Selain rapat, acara ini juga diisi dengan acara outbond agar terbangun kebersamaan dan kedekatan emosional sesama pengurus.
Rakernas juga menampilkan para nara sumber yakni Ilham Khoiri (wartawan Harian Kompas), Adi Prayitno (Pengamat Politik), M. Isnur (Ketua YLBHI), dan Saiful Mujani (Founder SMRC).
Gubernur Lemhanas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si dalam orasinya memaparkan persoalan mutakhir kebangsaan dalam perspektif geopolitik.
Ace Hasan Syadzily yang juga Ketua Dewan Pembina LIRA ini berharap LIRA dapat menjadi civil society yang kuat karena tidak semua urusan rakyat dapat dilakukan pemerintah semata. "Sinergi pemerintah dan masyarakat civil adalah niscaya dan penting untuk kemajuan bangsa," ujarnya.
Pada Rakernas ini menghasilkan sejumlah rekomendasi antara lain : Menyampaikan bahwa Pemilu Langsung adalah amanah Konstitusi berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mutakhir. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah solusi terhadap persoalan bangsa saat ini seperti masalah ekonomi.
Secara internal, Rakernas merekomendasikan antara lain penguatan jaringan advokasi rakyat dan struktur ke seluruh lapisan terbawah organisasi dan meminta organisasi menyesuaikan perkembangan dengan memanfaatkan medsos secara lebih maksimal untuk gerakan.
Untuk diketahui, salah satu pengurus LIRA Kalteng yakni Hairil yang dikriminalisasi, dan sedang mengalami proses hukum karena membela rakyat memperjuangkan lahan sawitnya di daerah Sampit, Kalteng, diminta untuk dibebaskan Pengadilan Negeri (PN) Sampit.
Disamping gelaran Rakernas, DPP LIRA memberikan awards kepada beberapa pengurus DPW dan DPD LIRA yang telah berkontribusi selama ini dalam pergerakan yakni DPW LIRA Jatim, Sumut, Sultra, DPD Aceh Tenggara, Malang, dan Pekanbaru.
Secara khusus award diberikan kepada DPD LIRA Simalungun, yakni Almarhumah Mariani yang berdedikasi hingga akhir hayatnya memperjuangkan hak rakyat dan mengalami kriminalisasi.
Sesuai dengan tema yang diambil, LIRA menyampaikan agar Pemerintah membuka diri terhadap partisipasi publik secara luas dan melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai. "Jangan hanya mendengarkan rakyat secara artifisial dan seremonial belaka," ucap Ace Hasan Syadzily.
Kebersamaan pemerintah dengan Ormas harus dibangun dengan baik. Apalagi kata Gubernur Lemhanas, di tengah situasi ekonomi politik global yang sedang tidak baik-baik saja saat ini.
Sedangkan, Presiden LIRA Andi Syafrani berpesan agar pengurus dan anggota LIRA tetap kompak dan solid serta tetap bersinergi dengan pemerintah.
Dia menambahkan pembentukan Badan otonom DPP LIRA diharapkan akan memperluas jaringan LIRA seluruh Indonesia dari tanah Papua sampai Aceh.
(YY)