Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan, BI akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," kata Perry saat mengumumkan hasil RDG BI Bulan Januari 2026, yang digelar secara virtual, Rabu (21/1).

Perry menambahkan, kebijakan makroprudensial BI tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth) termasuk dengan meningkatkan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah.

"Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran," ujarnya.

Sementara itu, arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran diarahkan untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya tersebut ditempuh melalui penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan intervensi di pasar luar negeri melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), serta di pasar domestik melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

"Kebijakan ini didukung dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder," ungkapnya.

Selain itu, BI memperkuat strategi operasi moneter yang bersifat pro-market guna mendukung stabilisasi nilai tukar dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Langkah ini dilakukan melalui pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter, optimalisasi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta penguatan daya tarik imbal hasil SBN melalui transaksi terukur di pasar sekunder.

Di sisi makroprudensial dan sistem pembayaran, kebijakan pelonggaran diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit dan penurunan suku bunga perbankan, antara lain melalui peningkatan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada sektor prioritas.

Bank Indonesia juga mendorong akseptasi digital melalui persiapan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok dan Indonesia–Korea Selatan pada triwulan I 2026, serta memperluas kerja sama internasional di bidang kebanksentralan, konektivitas sistem pembayaran, penggunaan mata uang lokal, dan promosi investasi serta perdagangan di sektor prioritas.

"BI juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah," ungkapnya.

Perekonomian Dunia Tren Melambat

Perry juga mengungkapkan perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2% dibandingkan dengan capaian 2025 sebesar 3,3%.

Pertumbuhan yang lebih rendah tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan kerentanan rantai pasok global, meskipun prospek perekonomian AS membaik didorong investasi sektor teknologi termasuk artificial intelligence (AI) dan stimulus fiskal pengurangan pajak.

Pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India pada 2026 diprakirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor di tengah investasi AI yang juga meningkat. Dari pasar keuangan global, ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) berkurang dan disertai masih tingginya yield UST sejalan defisit fiskal AS yang masih besar.

Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat terutama dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal AS serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik. Perkembangan ini mendorong penguatan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan mengakibatkan peningkatan aliran modal ke emerging market (EM) tertahan.

"Kondisi tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi," pungkasnya.

(WITA)