Analisadaily.com, Medan - Jurnalis investigasi sekaligus penulis, Dandhy Laksono, hadir di Kota Medan untuk membedah gagasan dalam buku terbarunya, “Reset Indonesia”.
Dalam diskusi bertajuk “Menguji Reset Indonesia” yang digelar di Serayu Café and Space, Kamis (5/2/2026), Dandhy menekankan bahwa perbaikan sistem politik merupakan agenda yang paling mendesak bagi bangsa ini.
Menurut Dandhy, sistem politik saat ini telah gagal melahirkan kepemimpinan yang berkualitas. Ia menyoroti bagaimana jajaran elit terjebak dalam kebijakan yang kacau, penuh konflik kepentingan, hingga praktik nepotisme.
“Sistem politik kita melahirkan elit yang kualitasnya bisa kita lihat di media sosial; blunder, kebijakannya kacau, dan tidak mengerti prioritas. Itu semua lahir dari sistem politik seperti ini,” tegas Dandhy di hadapan peserta diskusi.
Dandhy memaparkan korelasi antara mahalnya biaya politik di Indonesia dengan rusaknya lingkungan. Karena pendanaan partai politik sangat tinggi, para aktor politik cenderung mencari sumber dana cepat dari sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan skala besar.
“Negara lain sudah mulai berinovasi meninggalkan sektor ekstraktif, tapi di sini politisi butuh duit cepat. Maka ngeruk tambang, nebang hutan, dan perkebunan skala besar jadi pilihan. Praktik ini membuat Indonesia tidak akan bertahan lama karena kekayaan alamnya perlahan habis,” ungkapnya.
Ia juga mengkritik hilangnya budaya meritokrasi dalam rekrutmen elit. Munculnya dinasti politik—di mana posisi penting negara diisi oleh lingkaran keluarga—dinilai terjadi karena hilangnya fungsi check and balances.
“Ruang publik sudah seperti meja makan keluarga; keputusan publik dibicarakan di sana tanpa ada kontrol,” tambah Dandhy.
Dandhy juga memberikan refleksi mendalam mengenai bencana alam dahsyat yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung 2025 lalu. Ia membandingkan eksploitasi di Sumatera dengan Jawa pada masa kolonial.
“Bedanya, saat Jawa dieksploitasi Belanda, infrastrukturnya tetap diurusi. Di Sumatera, kekayaannya disedot dan dialihkan ke Jawa, sementara kecepatan pembangunannya tidak sebanding dengan kecepatan eksploitasinya,” urainya.
Ia menjelaskan bahwa bencana besar terjadi karena dataran rendah sudah habis dikuasai perkebunan skala besar, sehingga aktivitas ekstraksi bergeser ke dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat yang secara topografi jauh lebih berisiko.
Terkait langkah tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap penyebab bencana, Dandhy menilai problem utamanya tetap ada di pusat. Pasca-penerbitan UU Cipta Kerja, kewenangan strategis seperti izin pelepasan kawasan ditarik ke pusat.
“Sistem kita sudah semi-kerajaan karena tidak ada posisi oposisi di parlemen. Ini berbahaya,” tuturnya.
Sementara itu, penulis lainnya, Benaya Harobu, membagikan pengalaman pahit saat membedah buku ini di kota lain, seperti Madiun, yang sempat mendapat pengusiran. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan buruknya kualitas demokrasi dan literasi.
“Jawaban mereka melakukan pengusiran karena diskusi seperti ini bukan bagian dari budaya mereka. Jadi, saya baru tahu bahwa budaya Indonesia itu bukan baca buku. Kita butuh pemimpin daerah yang memiliki alasan cerdas dalam bertindak,” sindir Benaya.
Acara yang diselenggarakan oleh Indata Komunika Cemerlang berkolaborasi dengan Green Justice Indonesia (GJI) ini juga diisi dengan pameran foto bencana dan talkshow krisis iklim.
Direktur Utama Indata Komunika Cemerlang, Fika Rahma, menyebut buku ini sebagai tawaran untuk memulai kembali Indonesia dengan fondasi yang lebih kokoh di sektor ekonomi, pendidikan, dan hukum.
Direktur Green Justice Indonesia, Panut Hadisiswoyo, menambahkan bahwa rentetan bencana di Sumatera pada akhir 2025 yang menelan lebih dari seribu korban jiwa adalah bukti nyata krisis iklim.
“Bencana tersebut menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan realitas. Kita perlu ruang dialog yang mempertemukan sains, advokasi, dan refleksi kritis melalui literasi publik,” tutup aktivis lingkungan internasional tersebut.
Selain para narasumber yang telah disebutkan, talkshow nantinya juga menghadirkan narasumber lainnya, seperti Prayugo Utama dari Voice of Forest, Nanda Fahriza Batubara sebagai Jurnalis, dan Kepala Stasiun Klimatologi Sumut, Wahyu.
