Dalam acara itu dihadiri Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, Kepala Kejati Sumut, Harli Siregar, Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Sonny Irawan, Bupati Batubara, Baharuddin Siagian, pimpinan OPD, dan lainnya.

Ketua Badko HMI Sumut, M.Yusril Mahendra Butar Butar, mengatakan Milad ke-79 HMI menjadi momentum refleksi sekaligus uji titik zaman bagi organisasi. Di usia 79 tahun ini, HMI dituntut semakin matang dalam berkontribusi terhadap pembangunan, khususnya di Sumatera Utara.

Menurutnya, HMI telah hadir sejak awal perjuangan bangsa Indonesia dan terus berada di tengah masyarakat.

"Sebagai Badko HMI Sumatera Utara, kami berkomitmen untuk terus mengawal setiap proses pembangunan di daerah ini. Momentum “uji titik zaman” ini kami maknai sebagai tanggung jawab moral untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik, terarah, dan benar-benar membawa kemajuan bagi Sumatera Utara," kata M.Yusril.

Ia menambahkan dalam mengawal pembangunan, tujuan utamanya tentu adalah kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, kami berharap Pemerintah Provinsi Sumut dapat melihat konteks pembangunan secara lebih berkeadilan, terutama bagi masyarakat lapisan bawah.

Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur semata, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat kecil.

"Selain itu, kami juga menaruh perhatian pada isu-isu aktual, termasuk bencana yang baru saja terjadi. HMI hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah agar penanganan dan pembangunan pascabencana benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya

Ia mencontohkan, saat bencana banjir dan tanah longsor pada akhir 2025 lalu, HMI turut berpartisipasi membantu korban bencana di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.

“HMI menjadi mitra dan mengkritisi pemerintah. Kami akan terus memastikan setiap program pemerintah tepat sasaran dan berdampak nyata," ungkapnya.

Terkait kondusivitas di Sumut, Yusril memandang bahwa terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

"Karena itu, HMI Sumut berkomitmen menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah, TNI–Polri, serta berbagai stakeholder lainnya melalui pendekatan kolaboratif, dialogis, dan edukatif. Kami aktif membangun komunikasi lintas sektor guna menyelaraskan program pembinaan generasi muda, pencegahan konflik sosial, serta penguatan nilai kebangsaan dan keislaman yang moderat," urainya.

Dalam praktiknya, HMI Sumut percaya pencegahan lebih efektif daripada penindakan, sehingga edukasi menjadi fokus utama untuk membentengi generasi muda dari potensi pelanggaran hukum maupun keterlibatan dalam tindak kriminal.

Di era digital, peningkatan kriminalitas siber seperti hoaks, ujaran kebencian, penipuan online, dan provokasi di media sosial menjadi tantangan serius.

Untuk itu, HMI Sumut mendorong penguatan literasi digital melalui kampanye bijak bermedia sosial, pelatihan verifikasi informasi, serta pembinaan kader agar menjadi agen penyejuk di ruang digital.

"Kader HMI diharapkan mampu menangkal disinformasi dan tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat memecah persatuan atau mengganggu stabilitas daerah," sebutnya.

Selain itu, HMI Sumut juga siap menjalin kerja sama teknis dengan pihak kepolisian dan pemerintah dalam bentuk partisipasi pengawasan sosial, pelaporan dini potensi gangguan kamtibmas, serta pelibatan kader dalam kegiatan kemasyarakatan dan pengabdian publik.

"Mahasiswa tidak hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra solusi dalam menjaga ketertiban sosial.

Dengan semangat keislaman, keindonesiaan, dan intelektualitas, HMI Sumut berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dan stakeholder, sehingga tercipta sinergi yang kuat untuk menjaga Sumatera Utara tetap aman, damai, dan kondusif, baik di ruang nyata maupun ruang digital," jelasnya.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution menyampaikan rasa syukur karena masih dapat bersama merayakan bagian dari perjalanan panjang sejarah bangsa, yang tidak terlepas dari peran organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Ia menegaskan, meski lahir dari ruang sederhana, HMI telah melahirkan gagasan besar dan kader-kader hebat yang berkontribusi bagi bangsa.

Menurutnya, HMI bukan organisasi kecil, melainkan kekuatan moral dan intelektual yang harus memberi dampak nyata. Karena itu, kader HMI dituntut hadir di tengah masyarakat sebagai penyambung aspirasi, penyeimbang pemerintah, sekaligus pemberi masukan demi kemajuan daerah, khususnya Sumatera Utara.

"HMI ibarat sebagai “pemegang saham” Republik Indonesia. Artinya, kader HMI harus mampu mengisi berbagai peran strategis, baik sebagai penggerak kebijakan, pengawas, maupun pelaksana pembangunan. HMI Sumatera Utara diharapkan benar-benar terlibat aktif menentukan arah pembangunan daerah, bukan sekadar memegang jabatan formal," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa meski Sumatera Utara termasuk provinsi besar dari sisi jumlah penduduk, prestasi dan kesejahteraannya belum tentu sebanding. Karena itu, diperlukan kerja nyata bersama.

Kader HMI didorong tampil sebagai agen perubahan, berkiprah di tingkat daerah hingga nasional, serta terlibat langsung menjawab persoalan masyarakat.

"Salah satu peran konkret yang bisa diambil adalah membantu masyarakat kecil, terutama dalam persoalan hukum melalui pendekatan yang lebih adil dan manusiawi seperti restorative justice. Di sinilah kader HMI, khususnya yang berlatar belakang hukum, dapat memberikan pendampingan, edukasi, dan advokasi agar masyarakat mendapatkan keadilan," ucap Bobby.

(WITA)