Wakil Ketua DPRD Sumut: Arahan Presiden Jelas, RPJMD Harus Jadi Payung Hukum Penataan Kota dan Pariwisata Sumut

Wakil Ketua DPRD Sumut: Arahan Presiden Jelas, RPJMD Harus Jadi Payung Hukum Penataan Kota dan Pariwisata Sumut
Wakil Ketua DPRD Sumut: Arahan Presiden Jelas, RPJMD Harus Jadi Payung Hukum Penataan Kota dan Pariwisata Sumut (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Medan — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Salman Alfarisi, menegaskan bahwa penataan kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata di Sumatera Utara harus menjadi agenda prioritas yang dikerjakan secara serius, terukur, dan lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan Salman kepada awak media usai menghadiri rapat koordinasi “Rencana Aksi Daerah pada Penataan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pariwisata” yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat sore (6/2/2026), sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, 2 Februari 2026.
Menurut Salman, arahan Presiden tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk rencana aksi yang jelas, terukur, dan dijalankan secara kolaboratif oleh seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. “Arahan Presiden sudah sangat jelas. Penataan kota dan pariwisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada rencana aksi daerah yang konkret dan dilaksanakan bersama pemerintah kabupaten/kota di Sumut,” tegas Salman, Kamis (6/2/2026).
Salman mengingatkan bahwa RPJMD Sumut 2025–2029 harus menjadi payung hukum pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen formalitas.
“RPJMD ini payung hukum lima tahun pembangunan Sumut. Kalau sudah ditetapkan, semua OPD wajib linier, semua program harus terarah, dan semua anggaran harus disiplin mengikuti prioritas. Tidak boleh ada ego sektoral,” ujarnya.
Danau Toba Harus Dipromosikan Secara Utuh
Dalam sektor pariwisata, Salman menegaskan bahwa Danau Toba sebagai Destinasi Super Prioritas harus menjadi lokomotif utama penguatan pariwisata Sumatera Utara. Namun, ia mengingatkan bahwa promosi Danau Toba harus dilakukan secara menyeluruh dan utuh. “Danau Toba harus diperkenalkan kepada wisatawan bukan hanya dari keindahan danau saja, tetapi juga adat istiadat, budaya, dan destinasi di kabupaten/kota yang beririsan dengan Danau Toba. Wisata harus memberi pengalaman lengkap,” kata Salman.
Ia juga menilai pembenahan Danau Toba tidak boleh hanya fokus pada kawasan inti, tetapi harus dimulai dari wilayah hinterland atau daerah penyangga. “Kita harus membenahi infrastruktur di daerah hinterland yang beririsan. Mulai dari jalan, penginapan, fasilitas hotel, rumah ibadah, sampai memastikan ketersediaan makanan halal dan baik. Ini penting agar wisata Danau Toba ramah bagi semua kalangan,” tegasnya.
Masyarakat Harus Terbuka, Budaya Tetap Dijaga
Salman juga mendorong agar masyarakat di kawasan Danau Toba memiliki kesadaran bahwa pariwisata membutuhkan keterbukaan dalam menerima wisatawan dari berbagai latar belakang, termasuk wisatawan internasional, dengan tetap menjaga kekuatan budaya lokal. “Kita harus belajar dari Bali. Bali maju karena masyarakatnya terbuka menerima wisatawan dari seluruh dunia, tapi adat dan budaya tetap terjaga kuat. Danau Toba juga harus bisa seperti itu,” ujarnya.
Promosi Lintas Daerah dan Fokus Wisatawan Internasional
Salman menilai strategi promosi pariwisata Sumut harus diperkuat melalui koordinasi lintas daerah bahkan lintas provinsi, agar promosi wisata berjalan lebih masif. “Koordinasi lintas daerah harus dilakukan. Misalnya wisatawan yang datang ke Bali juga harus dikenalkan wisata Danau Toba. Begitu juga sebaliknya. Promosi silang antar destinasi unggulan nasional harus dibangun,” jelas Salman.
Ia juga menegaskan perlunya fokus menghadirkan wisatawan internasional karena dampak ekonomi yang dihasilkan jauh lebih besar. “Kita harus fokus menghadirkan wisatawan internasional. Bukan berarti mengabaikan wisatawan lokal, tetapi wisatawan mancanegara akan mendorong devisa, pendapatan daerah, dan multiplier effect yang lebih kuat,” katanya.
Destinasi Sumut Tidak Hanya Danau Toba
Selain Danau Toba dan Samosir, Salman menekankan bahwa Sumut memiliki banyak destinasi unggulan lain yang harus diperhatikan. Ia menyebut Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Langkat seperti Bahorok dan Tangkahan sebagai kawasan strategis yang perlu diperkuat melalui digitalisasi ekowisata serta peningkatan kapasitas pelaku wisata. Namun, Salman menilai perlu ada perluasan promosi destinasi lain yang tidak kalah populer, seperti:
Nias, yang memiliki potensi surfing kelas dunia serta budaya lompat batu, tarian perang, dan kekayaan tradisi lokal. Pantai Barat Sumut, dengan potensi wisata bahari dan panorama pesisir yang besar.
Kota Medan, sebagai hub wisata dan pusat kuliner, yang perlu ditata lebih baik agar menjadi daya tarik wisata perkotaan yang kuat. “Kota Medan memiliki wisata kuliner yang luar biasa. Tapi harus dikelola dengan baik, penataannya harus tertib, bersih, nyaman, dan punya standar pelayanan. Medan harus jadi wajah pariwisata Sumut,” ujarnya.
Akses, Fasilitas, Kebersihan, dan Keamanan Harus Dibangun
Salman juga menilai destinasi unggulan seperti Pulau Samosir, Air Terjun Sipiso-piso, Bukit Holbung, hingga Patung Yesus Sibea-Bea harus ditata lebih serius dari sisi aksesibilitas, fasilitas, kebersihan, dan keamanan. “Pariwisata Sumut tidak cukup hanya punya keindahan alam. Harus ditopang infrastruktur, pelayanan, serta manajemen destinasi yang profesional,” katanya.
Penataan Kota Jadi Kunci Penguatan Pariwisata
Di sisi kawasan perkotaan, Salman menegaskan bahwa Kota Medan harus diperkuat sebagai pusat metropolitan sekaligus hub pelayanan jasa, pariwisata kota, dan infrastruktur, dengan mengoptimalkan ikon wisata seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mashun, dan Gedung London Sumatera.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan kota-kota lain seperti Binjai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Kota-kota ini harus menjadi simpul konektivitas, pusat industri, pusat jasa, sekaligus penopang pariwisata. Kalau kawasan perkotaan semrawut, pariwisata juga akan stagnan,” ujarnya.
RPJMD Harus Berdampak Nyata
Salman menambahkan bahwa RPJMD 2025–2029 telah menetapkan sembilan target dan sasaran pembangunan mencakup sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, dan industri. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bekerja dalam satu arah kebijakan yang terukur. “Target RPJMD tidak boleh jadi angka di atas kertas. Harus berdampak pada pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi rakyat, dan pembangunan berkelanjutan. DPRD Sumut akan mengawal agar penataan kawasan perkotaan dan pariwisata benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Salman.
(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi