Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Wakil Bupati Asahan, Rianto, beserta TPID Kabupaten Asahan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung Gubernur Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (6/2/2026).

Rapat strategis tersebut membahas langkah antisipatif pengendalian inflasi daerah dengan berlandaskan empat pilar utama (4K), yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara menekankan pentingnya komunikasi publik yang masif untuk mencegah kepanikan masyarakat, penguatan peran TPID kabupaten/kota, optimalisasi peran BUMD dalam rantai pasok pangan, serta penguatan kerja sama antar daerah surplus dan defisit guna menekan disparitas harga komoditas strategis.

Sejumlah langkah tindak lanjut juga disepakati dalam pertemuan tersebut, antara lain peningkatan frekuensi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) agar lebih tepat waktu dan tepat sasaran, penambahan pasokan daging sapi dan/atau kerbau oleh Bulog, serta penguatan kerja sama dengan produsen ayam ras dan telur untuk menjamin ketersediaan pangan selama HBKN.

Selain itu, pemerintah daerah didorong menyesuaikan kebijakan administered prices, menerapkan Early Warning System inflasi, serta menyiapkan protokol intervensi harga dengan melibatkan TPID, Satgas Pangan, dan pelaku UMKM.

Menanggapi hasil rapat tersebut, Rianto, menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menindaklanjuti seluruh arahan dan kesepakatan yang telah dihasilkan. “Pemkab Asahan berkomitmen memperkuat peran TPID Kabupaten Asahan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Koordinasi lintas OPD, Bulog, BUMD, serta pelaku usaha dan UMKM akan terus kami intensifkan agar pasokan aman, distribusi lancar, dan harga tetap terjangkau. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kami optimistis inflasi di Kabupaten Asahan dapat dikendalikan dan kebutuhan masyarakat selama HBKN dapat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.

(ARI/DEL)