Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, khususnya menghadapi peningkatan permintaan masyarakat pada periode Ramadan dan Idulfitri.

HLM TPID dipimpin Gubernur Provinsi Sumut, M. Bobby Afif Nasution dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, Kapolda Sumut, Kepala Kejati Sumut, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri, serta Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian yang turut hadir secara daring.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Rudy B. Hutabarat, mengatakan Kantor Perwakilan BI Sumut akan mulai mengimplementasikan Early Warning System (EWS) secara lebih optimal untuk seluruh wilayah Sumatera Utara serta menerapkan protokol intervensi pengendalian harga di daerah.

"Secara historis, tekanan inflasi di Sumatera Utara cenderung meningkat pada periode tertentu seperti Ramadan dan Idulfitri seiring dengan kenaikan konsumsi masyarakat sehingga dengan EWS ini dapat meningkatkan kewaspadaan dalam memantau perkembangan harga dan memastikan intervensi dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran," kata Rudy dalam sambutannya.

Sementara itu, Gubernur Sumut, M. Bobby Afif Nasution, menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan komoditas pangan di provinsi ini berada dalam kondisi surplus sehingga dapat menjamin kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, diperlukan penguatan pada aspek kelancaran distribusi dan kerja sama antardaerah (KAD) antar kabupaten dan kota sehingga pasokan pangan tetap terjaga, mudah diakses masyarakat, dan harga tetap stabil.

Melalui HLM TPID Provinsi Sumut ini, berikut enam rekomendasi strategis pengendalian inflasi melalui sinergi dan kolaborasi yang dihasilkan, yaitu:

1.Meningkatkan frekuensi dan efektivitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menerapkan prinsip 4T (Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Lokasi, dan Tepat Komoditas).

2.Memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk menambah pasokan daging sapi dan/atau kerbau ke Provinsi Sumatera Utara melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Bank Indonesia.

3.Menjalin kerja sama dengan produsen daging ayam dan telur ayam ras guna menjamin ketersediaan pasokan.

4.Menyesuaikan atau menunda rencana penyesuaian tarif administered prices (seperti tarif PDAM atau parkir) pada saat tekanan inflasi meningkat.

5.Mengimplementasikan Early Warning System (EWS) secara luas di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

6.Memperkuat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan tekanan terhadap harga pasar.

Berdasarkan rilis BPS, pada bulan Januari 2026 Provinsi Sumatera Utara mengalami inflasi 3,81% yoy, turun dari inflasi bulan sebelumnya yaitu 4,66% yoy. Namun, inflasi sumut masih diatas inflasi nasional yaitu sebesar 3,55% yoy dan masih diatas sasaran target inflasi nasional yaitu 2,5±1%.

Menjelang Ramadan 2026, perkembangan harga menunjukkan bahwa beberapa komoditas pangan seperti telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit cenderung mengalami penurunan.

Sementara itu, sejumlah komoditas lain seperti daging sapi, cabai merah, gula pasir, dan minyak goreng mengalami kenaikan terbatas namun masih berada dalam kondisi terkendali.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula Peluncuran Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Utara oleh Gubernur Sumatera Utara.

Roadmap ini merupakan arah strategis pengendalian inflasi ke depan dan disusun melalui kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota seProvinsi Sumatera Utara.

Ke depan, berdasarkan roadmap dan rekomendasi HLM TPID, TPID Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan tetap terjaga dengan harga yang terjangkau selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026.

TPID Sumut juga mengimbau masyarakat untuk melakukan belanja secara bijak dan tidak melakukan penimbunan barang guna turut menjaga stabilitas harga.

(REL/WITA)