Amankan Aset dan Jalur Logistik Global, KAI Sumut Gandeng Kejari Belawan Perkuat Benteng Hukum (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara resmi memperkuat barisan hukumnya dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Belawan.
Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang digelar di Medan, Selasa (10/2).
Sinergi ini menjadi krusial mengingat wilayah Belawan merupakan "urat nadi" distribusi logistik Sumatera Utara yang terintegrasi langsung dengan pelabuhan internasional.
Vice President KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) adalah langkah preventif sekaligus kuratif agar seluruh operasional perusahaan tetap berjalan sesuai regulasi.
"Kerja sama ini diharapkan memperkuat posisi KAI Divre I Sumut sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak keluar dari aturan hukum yang berlaku," tegas Sofan usai prosesi penandatanganan bersama Kajari Belawan, Dr. Yusup Darmaputra.
Di sisi lain, Dr. Yusup Darmaputra menyatakan kesiapan institusinya sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendampingan hukum bagi BUMN, baik di dalam maupun di luar persidangan (litigasi dan non-litigasi).
Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan mengapa Kejari Belawan menjadi mitra yang sangat vital.
Stasiun Belawan bukan sekadar stasiun biasa, melainkan pusat distribusi logistik unggulan yang mencatatkan performa gemilang.
- Volume Distribusi Tinggi: Sepanjang Januari 2026 saja, KAI telah mengangkut 14.726 ton barang menuju Stasiun Belawan.
- Komoditas Utama: Kawasan ini menjadi titik kunci bagi komoditas ekspor seperti Crude Palm Oil (CPO), lateks, dan petikemas.
- Aset Bernilai Tinggi: Selain aktivitas ekonomi, terdapat banyak aset lahan dan bangunan milik KAI di kawasan Belawan yang memiliki nilai komersial tinggi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat.
Melalui kemitraan ini, KAI Sumut menargetkan terciptanya kepastian hukum yang mampu mendorong efisiensi kinerja perusahaan. Perlindungan aset yang komprehensif diyakini akan menjamin kelancaran bisnis negara yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas.
"Kami berharap kolaborasi ini menciptakan iklim bisnis yang sehat dan aman bagi aset-aset negara, demi keberlanjutan transportasi kereta api di Sumatera Utara," pungkas Anwar.
(RZD)
