Selain itu, ada pula yang pernah mendapatkan, namun namanya justru dihapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh oknum kepala lingkungan.

Hal tersebut terungkap dalam Sosper II Tahun 2026 gelombang II produk hukum Pemko Medan Perda No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang disosialisasikan Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak di Jalan Rumah Sakit, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (14/2/2026).

Seperti disampaikan Veronika, bahwa dirinya sudah tidak lagi mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Bahkan namanya sudah dihapus dari DTKS sejak 2 tahun lalu oleh Kepling 9, yang ketika itu dijabat oleh Arwina Abdullah, yang baru menjabat Kepling 9, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur.

Menurut Veronika yang sudah menjanda dan tergolong prasejahtera itu, penghapusan DTKS–nya diduga kuat karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepling Arwina Abdullah.

“Sejak pergantian itu saya tidak lagi mendapat bansos. Padahal status saya janda dan benar benar kurang mampu. Tolong lah pak dewan bantu saya,” pinta Veronika kepada Paul Mei Anton Simanjuntak memelas.

Veronika menyebutkan pula bahwa oknum Kepling 9 tersebut pilih kasih dalam membantu warganya.

“Tolong pak dewan dan lurah diingatkan lah Kepling kami. Kiranya segala bantuan benar benar tepat sasaran kepada warga yang benar benar kurang mampu,” tegas Veronika.

Sementara itu, warga lainnya bermarga Manurung menyarankan agar pemerintah lebih mengutamakan penyediaan lapangan kerja dari pada Bansos.

“Pemerintah harus dapat menciptakan lapangan kerja. Tidak hanya memberi bantuan sosial,” tegasnya.

Menyahuti keluhan warga tersebut, Paul Mei Anton Simanjuntak minta lurah dan camat segera menindaklanjuti keluhan masyarakat.

“Kita harapkan tudingan terhadap perilaku Kepling 9 itu segera diluruskan. Bansos harus benar–benar tepat sasaran kepada warga yang kurang mampu. Bila terbukti ada bantuan yang diterima kerabat kepling dan termasuk berekonomi mapan, oknum kepling dimaksud harus diberi sanksi tegas,” kata Paul Simanjuntak.

Apalagi, lanjut Paul Simanjuntak, dampak dimasukkannya kerabat kepling sebagai penerima bantuan sosial, data warga miskin yang sebelumnya mendapat bantuan sosial jadi terhapus dari daftar DTKS, seperti yang dialami Veronika itu.

“Kepling harus netral menetapkan warganya sebagai penerima Bansos,” tegas Paul Mei Anton Simanjuntak, politisi PDI Perjuangan itu.

Di kesempatan itu, Paul Simanjuntak menawarkan kepada konstituennya yang menemukan kendala terkait pengurusan untuk mendapatkan Bansos agar atang ke kediamannya di Jalan Sei Kera.

“Bapak atau ibu yang kesulitan untuk mendapatkan bansos atau kesulitan dalam mengurus dokumen Adminduk, silahkan datang ke rumah. Staf saya siap membantu pada hari dan jam kerja," pesan Paul Simanjuntak.

Di hari yang sama, Paul Simanjuntak juga melaksanakan Sosper serupa di Jalan Pendidikan, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (14/2/2026), yang dihadiri perwakilan OPD Pemko Medan, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta ratusan masyarakat.

(MC/RZD)